MARASAI.iD — Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, melakukan kunjungan ke tiga direktorat jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (2/8). Kunjungan ini bertujuan membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
Sebelum pertemuan tersebut, Pj Gubernur juga bertemu dengan empat Kepala Balai Kementerian PUPR, yaitu Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, Balai Sumber Daya Air, dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Pertemuan ini turut didampingi oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Abdul Farid Hasan, serta pejabat lainnya seperti Kadis PUPR, Kepala Bappeda, Sekretaris DPRD, dan Sekretaris Dinas PUPR.
Menurut Abdul Farid Hasan, dalam pertemuan tersebut Pj Gubernur menyampaikan sejumlah program prioritas, termasuk peningkatan air minum dan sanitasi melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sofifi, serta alokasi lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan kantor bersama Kementerian PUPR di Sofifi.
“Di Bidang Bina Marga, fokus utamanya adalah pembangunan jalan daerah seperti ruas Maba-Sagea yang termasuk proyek strategis nasional (PSN), jalan baru Jikodolong-Soligi-Wayaloar yang memotong kawasan industri, serta jalan Tayawi-Kobe menuju PSN kawasan industri Weda,” jelas Abdul Farid.
Selain itu, Pj Gubernur juga membahas rencana pembangunan Jembatan Temadore yang sudah melalui pra-studi kelayakan. “Jembatan ini diharapkan menjadi ikon baru Maluku Utara,” tambahnya.
Dalam Bidang Sumber Daya Air (SDA), beberapa proyek yang dibahas antara lain pembangunan Bendungan Wairoro sebagai pendukung kawasan pangan PSN Weda, penyediaan air baku untuk Pulau Hiri dan Soligi di kawasan Pulau Obi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Sofifi dan irigasi PUPR Provinsi Maluku Utara.
Di akhir kunjungannya, Pj Gubernur juga melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, membahas kebutuhan dukungan anggaran melalui APBN, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Selain fokus pada hilirisasi industri, Pemprov Maluku Utara juga berupaya mempercepat hilirisasi sektor perikanan dan pertanian, yang membutuhkan infrastruktur memadai guna mengatasi gap anomali yang ada,” tandas Samsuddin Abdul Kadir.
