MARASAI.iD – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir.
Penyerahan duplikat Bendera Pusaka dilakukan oleh Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, di Balai Samudra, Jakarta, pada Senin, 5 Agustus 2024.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menyampaikan bahwa penyerahan duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasal 8 ayat (1) sampai (3).
Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa BPIP bertanggung jawab atas pembinaan ideologi Pancasila, termasuk mendistribusikan salinan Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan lembaga-lembaga lainnya.
Duplikat bendera ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022, digunakan selama 10 tahun.
Namun, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri, dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP apabila sebelum 10 tahun Bendera Pusaka tersebut rusak atau tidak layak dikibarkan.
“Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Yudian Wahyudi.
Pj. Gubernur Samsudin Abdul Kadir menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menjaga dan menggunakan duplikat Bendera Pusaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendera tersebut akan disimpan dengan baik dan hanya akan digunakan saat upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.
“Bendera ini hanya digunakan saat upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus,” kata Samsudin usai menerima duplikat Bendera Pusaka.
Dalam acara tersebut, Pj. Gubernur didampingi oleh Kepala Badan Kesbangpol Maluku Utara, Armin Zakaria, dan Kepala Badan Penghubung, K.R.N.S. Lestari.
