TERNATE, – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi tingkat Provinsi Malut Tahun 2023.
Rakor DAK Irigasi yang melibatkan peserta dari Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air (SDA) kabupaten/kota ini berlangsung antusias dan dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPR Malut. Bertempat di Sahid Bela Hotel. Kamis (13/7/2023).
Sambutan Plt. Kepala Dinas PUPR Malut, Daud Ismail yang diwakili Iswan Idrus selaku Sekertaris Dinas menuturkan, bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah tertentu.
“Dan tersebut dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional,” ucap Iswan dari atas podium.
Lanjutnya, dari program yang akan dibiayai DAK tersebut kemudian diupayakan untuk disinergikan dengan program-program nasional yang dibiayai APBN, atau program yang ditangani daerah sendiri melalui pendanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Sejalan dengan itu Iswan menjelaskan, untuk lebih menjamin adanya kesinambungan dan lebih optimalnya hasil pembangunan di daerah, maka pemerintah pusat telah menegaskan kepada masing-masing daerah menyusun rencana program dan investasi jangka menengah (RPIJM).
“Pada masing-masing sub-bidang sehingga jelas terinci mana saja yang dibiayai APBD dan mana yang dibiayai oleh DAK yang sumbernya dari APBN itu,” sambungnya.
Menurutnya, sesuai petunjuk teknis penggunaan DAK, Kementerian PUPR dan DPR-RI melalui panitia kerja (Panja) dalam berulang kali rapat mengingatkan agar dana ini dimanfaatkan lebih terarah, optimal, efektif, efisien. Dan yang lebih penting adalah bisa sejalan dengan prioritas nasional, serta tidak tumpang tindih dengan program yang dibuat pemerintah Daerah.
Iswan meyebutkan, secara nasional sesuai target RPJMD Tahun 2024 untuk pembangunan jaringan irigasi harus mencapai 45%. Dan ternyata pada Tahun 2022 pencapaian sudah 47,67%, dan hal ini sudah melebihi target.
Selain itu Iswan juga mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi Malut melalui Dinas PUPR mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui DAK yang bersumber dari APBN Tahun 2023 sebesar Rp. 86 Miliar.
“DAK ini akan diperuntukkan bagi dua bidang, yaitu bidang pengelolaan sumber daya air dan program dan pembangunan ruas jalan yang tersebar di Daerah Maluku Utara,” jelas Iswan.
Dikatakan, bagi program bidang pengelolaan SDA dengan total anggaran sebesar Rp. 31 Miliar, dan untuk pembangunan jaringan irigasi, terdiri dari jaringan irigasi Wayamli sebesar Rp. 15,5 Miliar. Rehabilitasi jaringan irigasi goal sebesar Rp. 8,7 Miliar dan Kobe sebesar Rp. 6,9 Miliar.
“Untuk itu kami atas nama Pemerintah Provinsi Malut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat yang telah menyertakan Provinsi Maluku Utara sebagai peserta DAK irigasi,” kata Iswan.
Iswan juga mengatakan, pihaknya akan berupaya secara lebih optimal untuk benar-benar mengusahakan pengelolaan DAK di Provinsi Malut bukan saja dari bidang irigasi, tetapi juga dari bidang-bidang lainnya.
Kendati begitu Iswan menambahkan, bahwa kebutuhan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara masih sangat banyak tidak sebanding dengan kemampuan daerah untuk dapat memenuhi target secara nasional.
“Masih banyak fasilitas dan sarana pendukung bidang irigasi yang masih harus dibangun di seluruh wilayah kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara,” tandasnya.
Diketahui rakor dihadiri Kepala Bidang Pelaksana DAK SDA Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, Dr. Nova Dorma Sirait, ST, MT, dan Ari Sugeng Prasetyo, ST, MT.
