TIDORE – Rencana Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, untuk merevisi besaran tunjangan anggota dan pimpinan DPRD mendapat tanggapan beragam dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Tidore.
Ketua Fraksi Gabungan PKB–PKS, Nurhayati Arifin, memilih irit bicara saat dimintai komentar. Ia hanya mengarahkan wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada rekannya satu fraksi.
“Nanti dengan Ibu Asma saja,” singkat Nurhayati, Rabu (3/9/2025).
Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore, Hj. Asma Ismail, yang juga dari Fraksi PKB–PKS, menegaskan pihaknya belum bisa mengambil sikap sebelum ada keputusan internal.
“Fraksi PKB bukan fraksi utuh, ini gabungan. Jadi harus dibicarakan secara internal dulu, nanti hasilnya baru diumumkan ke media,” ungkap Asma.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS, Faisal Mahmud, menilai penentuan tunjangan DPRD tetap harus menyesuaikan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.
“Jika PAD menurun, maka tunjangan dan hak-hak anggota dewan juga harus disesuaikan. Intinya, semua kebijakan pada akhirnya kembali untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Berbeda dengan PKB–PKS, Fraksi PDI Perjuangan justru menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Wali Kota. Ketua Fraksi PDIP, Hamga Basinu, menilai evaluasi tunjangan adalah bagian dari efisiensi untuk kepentingan rakyat.
“Fraksi PDIP mendukung penuh kebijakan itu. PDI Perjuangan adalah partai wong cilik, jadi keputusan Wali Kota yang berpihak kepada rakyat pasti kami dukung,” tegas Hamga.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) – gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat – belum menyatakan sikap.
“Saya belum bisa berkomentar, karena fraksi ini gabungan tiga partai. Nanti kita bahas dulu secara internal,” kata Ketua Fraksi DKI, Yusuf Bahta.
Sementara itu, Fraksi Amanat Demokrat Nasionalis (ADEM) yang terdiri dari PAN dan NasDem menyatakan dukungan. Anggota Fraksi ADEM, Mochtar Djumati (NasDem), menyebut revisi tunjangan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Secara pribadi saya sangat setuju, selama kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi ADEM, Alifandi Rizky (PAN), juga menegaskan dukungan, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
“Kalau kebijakan pemerintah daerah itu pro-rakyat, tentu harus didukung. Kami mendukung sepenuhnya,” tandasnya.
