TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Tidore Kepulauan, yang digelar di ruang rapat Wali Kota, Senin (20/10/2025).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan virtual bersama Badan Nasional terkait pelaksanaan program MBG di daerah.
Dalam arahannya, Ahmad Laiman menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Tidore Kepulauan.
“Program ini bukan hanya tentang menuntaskan amanat Presiden, tetapi juga bagaimana memastikan pelaksanaannya berjalan aman, lancar, dan sukses, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ahmad Laiman.
Ia menjelaskan, Kota Tidore telah mengusulkan sebanyak 11 dapur MBG untuk melayani delapan kecamatan, terdiri dari empat kecamatan di daratan Oba dan empat kecamatan di Pulau Tidore.
Namun, hingga saat ini baru dua dapur yang sudah beroperasi, yakni Dapur MBG Aketobololo di Oba Tengah dan Dapur MBG SPN Polda Malut di Kelurahan Gurabati, Tidore Selatan.
Wakil wali kota juga menyoroti pentingnya menjaga standar pelayanan dan kebersihan di setiap dapur MBG. Ia menilai, Dapur MBG Aketobololo layak dijadikan role model bagi dapur MBG lainnya di Kota Tidore.
“Dapur MBG Aketobololo harus menjadi contoh. Dari hasil kunjungan Pak Wali Kota beberapa waktu lalu, kita melihat kebersihan dan pelayanannya sangat baik. Standar seperti itu harus diterapkan di semua dapur MBG di Kota Tidore,” tegasnya.
Ahmad Laiman menambahkan, pemberian makanan kepada penerima manfaat MBG harus memenuhi standar fresh, higienis, dan aman dikonsumsi, sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan.
“Di daerah lain mungkin ada kasus keracunan, tapi saya yakin hal itu tidak akan terjadi di Tidore. Meski begitu, kita harus tetap menjaga kualitas dan kehati-hatian dalam setiap tahap pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, menyampaikan bahwa Pemkot Tidore telah mengusulkan sejumlah dapur MBG yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Usulan tersebut kini masih dalam proses penetapan tahap kedua.
“Pemda perlu menyiapkan sumber daya manusia seperti tenaga gizi, akuntan, dan penanggung jawab dapur. Untuk dapur mandiri, seluruh pembiayaan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi SDM yang disiapkan daerah akan dibiayai melalui MBG Pusat,” jelas Taher.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan melakukan verifikasi pendataan SDM yang difokuskan di titik-titik dapur MBG agar pelaksanaan program ini berjalan optimal.
