SOFIFI, APBD tahun 2024 menjadi APBD terakhir yang anak ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba dan Wakil Gubernur Ir. M. Al Yasin Ali (AGK-Ya), diakhir masa periode ini 7 program prioritas menjadi untuk dikerjakan.
Hal ini terungkap dalam rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara, dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Wakil Gubernur, Jum’at (4/8/2023).
Wakil Gubernur dalam pidatonya menyebutkan, 7 progam prioritas yaitu Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penanggulangn Kemiskinan. Prioritas 2 : Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial. Prioritas 3 : Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan dasar. Prioritas 4 : Mengembangkan Wilayah dan Menjamin Pemerataan. Prioritas 5 : Memperkuat Kualitas Transformasi Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi. Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. Prioritas 7. Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi daerah.
Untuk mewujudkan 7 prioritas tersebut, Wagub menjabarkan kebijakan anggaran yang diambil adalah dengan merancang Agaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan perencanaan pembangunan yang disusun untuk Tahun 2024 sebagai tahun keempat RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, tetap diarahkan pada orientasi proses dan substansi perencanaan.
“Bahkan proses perancanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2024, telah mengunakan aplikasi e-planning yang diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri,” ujar mantan Bupati Halmahera Tengah ini.
Menurut dia, penerapan aplikasi SIPD tersebut diharapkan dapat mewujudkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran karena didasari pada data dan informasi yang akurat, konsisten dan terintegrasi di dalam satu sistem.
Wagub menjelaskan, mengingat keterbatasan pendanaan yang ada, sehingga penggunaan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam merespon berbagai usulan program/kegiatan yang disampaikan Perangkat Daerah tetap harus dilakukan.
Selain itu lanjut Wagub, pembangunan daerah Tahun 2024, disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang relevan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yakni, ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Hal ini relevan dengan Rencana Kerja
Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yaitu Mewujudkan Penciptaan Daya Saing dan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan,” jelasnya.
Selanjutnya Wagub M. Al-Yasin menyebutkan secara garis besar, rancangan KUA-PPAS Tahun 2024, yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diantaranya, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp. 3,748 Triliun lebih.
“Kemudian belanja daerah untuk membiayai prioritas daerah serta program, kegiatan yang akan dilaksanakan setiap perangkat daerah dirancang sebesar Rp. 3,755 Triliun Lebih, atau Defisit sebesar Rp. 7 Miliar,” ungkap Wagub.
Kata Wagub, kondisi umum pembiayaan daerah Tahun 2024 ini terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan daerah berupa SiLPA Tahun sebelumnya sebesar Rp. 10 Miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3 Miliar, dan pembiayaan Netto sebesar Rp. 7 Miliar, serta SiLPA tahun itu sebesar Nol.
“Target APBD tersebut dirancang dengan memperhatikan kondisi keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah yang diarahkan untuk membiayai program-program prioritas yang akan dilaksankan oleh setiap perangkat daerah,” tandasnya.
Wagub berharap dukungan dan kerjasama dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Dan dengan resmi dirinya serahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024, agar dapat dikaji, dibahas, dan disepakati untuk selanjutnya dapat dijadikan dokumen dan acuan bersama.
Sementara itu, proyeksi indikator makro pembangunan Provinsi Malut Tahun
2024, diantaranya pembangunan manusia
ditargetkan 70.11. Sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6.19 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka targetnya sebesar 3,96 persen. Kemudian laju Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 15,00 persen.
Selain itu, Pendapatan Perkapita ditargetkan sebesar 33.10 juta rupiah, dan Indeks Rasio Gini ditargetkan pada angka 0.278. Laju inflasi tahunan diperkirakan 2,25 persen.
