HALMAHERA BARAT — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menyerahkan dua aset pelabuhan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Jailolo. Penyerahan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan infrastruktur pelabuhan sekaligus membuka peluang kapal-kapal PT Pelni bersandar di Jailolo.
Dua aset yang diserahkan yakni Dermaga Pelra Jailolo dan Dermaga Dodinga. Penandatanganan berita acara serah terima aset berlangsung di Kantor Bupati Halmahera Barat, Rabu (16/9/2026).
Berita acara penyerahan ditandatangani Bupati Halmahera Barat James Uang dan Kepala UPP Kelas III Jailolo Rosihan Gamtjim. Prosesi tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Halmahera Barat Julius Marau, Wakil Ketua DPRD Rustam Fabanyo, Kepala Dinas Perhubungan Fabianus Atajalim, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.
Bupati James Uang mengatakan, pengalihan aset dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan kedua dermaga di bawah Kementerian Perhubungan. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengurangi beban operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Barat yang saat ini menghadapi keterbatasan fiskal.
“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada KUPP Jailolo atas kerja samanya. Selain program yang sedang berjalan, mereka menyampaikan kepada saya nanti akan ada perpanjangan pelabuhan kurang lebih 50 meter lagi yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan,” kata James.
Menurut James, rencana pengembangan tersebut akan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Jailolo dan mendukung aktivitas masyarakat, khususnya dari sisi transportasi dan perekonomian.
Ia berharap peningkatan fasilitas pelabuhan dapat membuka peluang kapal-kapal Pelni untuk singgah di Jailolo.
“Tentu ini dalam rangka menyiapkan sarana dan fasilitas umum bagi masyarakat. Dengan Pelabuhan Jailolo yang semakin bagus, insyaallah ke depan kapal-kapal Pelni juga bisa singgah di sini,” ujarnya.
James menyebut penyerahan aset tersebut merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Halmahera Barat.
Selain pengembangan pelabuhan, James menyampaikan perkembangan rencana penataan kawasan Festival Teluk Jailolo (FTJ). Menurut dia, pihak balai telah mengonfirmasi bahwa proses tender proyek penataan kawasan tersebut direncanakan berlangsung pada November 2026.
“Balai sudah menyampaikan ke kita bahwa penataan kawasan FTJ ini rencananya akan ditender pada bulan November. Mudah-mudahan jangan ada efisiensi lagi. Kalau ini sudah dibangun dan dikoneksikan, wajah Jailolo sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Barat akan menjadi jauh lebih baik,” katanya.
James mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses pengalihan serta pengelolaan aset tersebut agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala UPP Kelas III Jailolo Rosihan Gamtjim mengatakan penyerahan aset Dermaga Pelra Jailolo penting untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan secara menyeluruh.
Menurut Rosihan, terdapat aset pemerintah daerah yang lokasinya beririsan dengan aset KUPP. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan pemerintah pusat dalam melakukan kajian dan perencanaan pengembangan pelabuhan.
“Kami dipercayakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menghibahkan aset yang ada di Pelabuhan Jailolo, yaitu fasilitas Dermaga Pelra. Untuk pertimbangan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, rasanya agak sulit berkembang karena ada dua aset yang beririsan,” ujar Rosihan.
Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Barat agar aset tersebut diserahkan kepada KUPP sehingga pengembangan Pelabuhan Jailolo dapat dilakukan secara lebih optimal.
Rosihan menambahkan, Kementerian Perhubungan saat ini tengah melakukan studi kelayakan terkait pengembangan pelabuhan.
Adapun untuk Pelabuhan Dodinga, Rosihan menilai pengelolaannya akan lebih optimal apabila mendapat dukungan pemerintah pusat. Pasalnya, pengembangan pelabuhan tersebut membutuhkan kajian serta anggaran yang cukup besar.
“Pelabuhan Dodinga butuh kajian dan dana yang besar, sehingga lebih bijak kalau itu diserahkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan perhatian khusus agar dikembangkan. Apalagi fiskal sekarang agak terbatas,” katanya.
Rosihan mengatakan pihaknya akan berupaya mengusulkan pengembangan Pelabuhan Dodinga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya berupaya untuk memasukkan ke APBN. Insyaallah saya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mengembangkan Pelabuhan Dodinga maupun Jailolo ke depan,” pungkasnya.(*)
