SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memimpin Apel Perdana Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (5/1/2026). Apel tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sarnin Sehe, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Sherly mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pemerintah selama 2025. Salah satu capaian yang disoroti adalah efisiensi anggaran sebesar Rp145 miliar yang berhasil dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pembiayaan program pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.
Selain itu, ia juga mengungkapkan berbagai prestasi yang berhasil diraih sejumlah OPD di tingkat nasional. Di antaranya penghargaan yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, keberhasilan Dinas Sosial mengusulkan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, serta masuknya Maluku Utara dalam lima besar nasional untuk pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis dan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, skor MCP Maluku Utara meningkat signifikan dari 71 atau zona kuning menjadi 88,8 hingga 90 atau zona hijau pada akhir 2025.
“Untuk tahun 2026, saya menargetkan skor MCP Maluku Utara mencapai angka 95,” tegas Sherly.
Untuk mencapai target tersebut, ia menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar mengawal penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh 443 ASN yang hingga kini belum melaporkan harta kekayaannya sebelum batas waktu pada Maret 2026.
Di sektor ekonomi, Sherly menyoroti tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 39,10 persen atau tertinggi secara nasional pada kuartal III 2025. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan pangan di kawasan industri masih banyak dipasok dari luar daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan diminta segera menghadirkan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Delapan puluh persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Jika mereka sejahtera, maka Maluku Utara juga akan sejahtera,” ujarnya.
Dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia, Gubernur memastikan pelaksanaan mutasi, rotasi, dan promosi terhadap 59 jabatan akan dimulai pada 7 Januari 2026 berdasarkan hasil Uji Kompetensi (Ukom) melalui aplikasi SIMATA.
Sherly menegaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional tanpa praktik transaksional.
“Jangan ada lagi yang memberi uang untuk mendapatkan jabatan. Gunakan uang tersebut untuk kebutuhan keluarga. Saya membutuhkan ASN yang memiliki kompetensi dan integritas untuk membantu saya bersama Wakil Gubernur Sarnin Sehe mewujudkan janji politik kami,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang dibiayai melalui APBD. Dengan postur APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 sebesar Rp3 triliun, sekitar 35 persen atau Rp1,2 triliun dialokasikan untuk belanja gaji sekitar 10.000 ASN.
Karena itu, ia meminta seluruh ASN memberikan kinerja terbaik sebagai bentuk tanggung jawab kepada sekitar 1,4 juta masyarakat Maluku Utara.
“Bekerjalah dengan hati, berdasarkan data, penuh tanggung jawab, inovasi, dan kolaborasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.
