Sofifi – Pelaksanaan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi dimulai. Namun, bukan hanya soal besarnya anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, Kick Off Meeting yang digelar di Sofifi, Rabu (4/2/2026), juga mendapat apresiasi dari internal pegawai karena dinilai membawa semangat baru dalam keterbukaan pengelolaan kegiatan.
Sejumlah pegawai mengaku kegiatan tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perencanaan dan pengelolaan program terkesan tertutup, kini alokasi anggaran, penanggung jawab kegiatan hingga struktur pelaksana dipaparkan secara terbuka di hadapan seluruh jajaran.
“Kami merasa lebih dilibatkan. Anggaran dijelaskan secara rinci, siapa penanggung jawabnya juga jelas. Ini perubahan yang positif,” ujar salah satu pegawai Dikbud Malut yang enggan disebutkan namanya.
Kick Off Meeting dipimpin langsung Kepala Dikbud Malut, Abubakar Abdullah, serta diikuti pejabat struktural, staf, dan kepala sekolah, baik secara luring maupun daring. Dalam agenda tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai bentuk penguatan tata kelola.
Dalam pemaparannya, Abubakar mengungkapkan total anggaran pendidikan Maluku Utara tahun 2026 mencapai lebih dari Rp783 miliar. Anggaran itu terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp536 miliar lebih, Program Pengelolaan Pendidikan Rp222 miliar lebih, serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp22,6 miliar.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk sektor kebudayaan, meliputi Program Pengembangan Kebudayaan Rp717 juta, Pengembangan Kesenian Tradisional Rp1,2 miliar, serta Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Rp365 juta.
“Kegiatan ini menandakan kita semua sudah siap memulai pekerjaan 2026. Saya optimistis target dapat tercapai karena didukung tim yang solid,” kata Abubakar.
Ia menekankan transparansi sebagai kunci utama agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Tak hanya fokus pada tata kelola, Dikbud Malut juga menargetkan penurunan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran.
“Akses pendidikan harus makin luas dan kualitasnya terus meningkat. Indikator anak tidak sekolah wajib kita tekan,” tegasnya.
Dengan keterbukaan perencanaan sejak awal tahun, para pegawai berharap pelaksanaan program 2026 tidak hanya lebih tertib secara administrasi, tetapi juga benar-benar berdampak bagi peningkatan layanan pendidikan di Maluku Utara.
