MARASAI.iD – Hilirisasi, yang digembar-gemborkan sebagai jalan menuju kemajuan ekonomi, kini menjadi momok bagi para petani di Halmahera Tengah. Proses yang digadang-gadang membawa transformasi besar itu justru menekan ruang hidup masyarakat lokal, terutama petani, hingga ke ambang keterpurukan.
Dalam praktiknya, program ini memperlihatkan dominasi investasi asing yang mengorbankan hak-hak petani atas lahan mereka sendiri.
Menurut Muhtar Adam, Dosen Ekonomi Universitas Khairun Ternate, hilirisasi yang seharusnya menjadi katalisator pembangunan telah berubah menjadi ancaman nyata. Pemerintah daerah terlihat tidak berdaya dalam melindungi hak masyarakat lokal, sementara Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan membawa solusi justru memperparah kondisi.
“Undang-undang ini malah semakin menyulitkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi, yang kini hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata,” jelas Muhtar.
Hilirisasi sering disampaikan dalam pidato-pidato pejabat dengan narasi gemilang, tetapi realitasnya bertolak belakang. Alih-alih menjadi pendorong kesejahteraan, program ini justru meningkatkan inflasi dan memperlebar ketimpangan ekonomi.
Petani dan pelaku ekonomi lokal tidak mendapatkan manfaat dari transformasi ini, sementara keuntungan besar justru dinikmati oleh pejabat dan konglomerasi asing.
“Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah lebih dirasakan oleh pihak luar, bukan oleh anak bangsa sendiri. Ini adalah ironi besar yang meminggirkan kesejahteraan rakyat demi ambisi menjadi negara maju,” tambah Muhtar.
Namun, secercah harapan muncul melalui visi Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal sebagai prioritas utama.
Muhtar menyoroti kebijakan-kebijakan Prabowo yang menantang kepentingan global demi mendukung petani, nelayan, dan masyarakat kecil.
“Prabowo adalah simbol perjuangan melawan konglomerasi yang melaratkan petani, dengan visi nasionalisme yang tegas untuk memberdayakan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Hilirisasi yang idealnya menjadi solusi bagi kemajuan, kini justru meninggalkan jejak kerugian dan kekecewaan bagi masyarakat lokal.
Pemerintah diharapkan mampu mengembalikan fokus kepada kesejahteraan rakyat, menjadikan transformasi ekonomi ini bukan sekadar retorika, melainkan realita yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
