SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Malut, Kamis (7/8/2025).
Dalam pidatonya, Sherly menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.” Pemprov Malut menetapkan tema pembangunan daerah tahun depan: “Penguatan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia untuk penyiapan fondasi transformasi.”
Pertumbuhan ekonomi Malut pada 2024 tercatat 13,73 persen, melampaui target RPJMD 11,59 persen. Inflasi terkendali di angka 1,50 persen, di bawah target 2,25 persen. Neraca perdagangan juga surplus US$6,9 miliar. Untuk 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 12,1–13,8 persen, dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 3,0–4,5 persen dan pengangguran 3,48–4,01 persen.
Sherly memaparkan enam prioritas pembangunan 2026, yakni:
1. Memperkuat SDM dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
3. Pemerataan wilayah dan pembangunan infrastruktur dasar.
4. Akselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah.
5. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
6. Pemajuan kebudayaan daerah dan harmoni sosial.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp3,162 triliun atau turun 8,19 persen dari 2025 akibat penurunan transfer pusat. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 23,12 persen dan menyumbang 34 persen dari total pendapatan. Belanja daerah direncanakan Rp3,177 triliun, dengan alokasi belanja modal meningkat 111,91 persen menjadi 35 persen dari total belanja.
“Anggaran ini kami rancang agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam pengembangan wilayah dan infrastruktur dasar,” tegas Sherly.
Defisit anggaran Rp15 miliar akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang diproyeksi Rp20 miliar. Pemprov juga menyiapkan strategi untuk optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan peningkatan partisipasi publik dalam pembayaran pajak dan retribusi.
Sherly menutup pidatonya dengan menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2026 kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati sesuai jadwal.
