TERNATE, – Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. Al Yasin Ali, M.MT membuka secara resmi kegiatan penilaian kinerja delapan aksi konvergeni pemurunan stunting di Provinsi Maluku Utara, bertempat di Sahid Hotel, Rabu (12/7/23).
Wagub melalui sambutannya mengatakan, Peran pemerintah daerah dan desa tentu menjadi ujung tombak dari penanganan stunting. Terlebih untuk pemerintah kabupaten/kota, desa dan kelurahan perannya menjadi lebih strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di level akar rumput.
Menurut Wagub, Masalah Stunting ini juga telah menjadi salah satu fokus penting yang telah diamanatkan langsung baik oleh Presiden maupun Wakil Presiden untuk segera ditangani.
Untuk itu pada kesempatan yang penting ini, Selaku Ketua TPPS Provinsi Maluku Utara dirinya meminta kepada semua pihak untuk terus berkomitmen agar semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi sesuai perannya masing-masing untuk melakukan berbagai upaya dengan fokus pada lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
Selain itu kata Wagub, Penilaian Kinerja Pelaksananaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi yang akan dilakukan hari ini adalah sebagai bentuk proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif).
“Saya berharap proses penilaian ini dapat memberikan hasil yang positif berupa pembelajaran antar kabupaten/kota lokus dalam wilayah Maluku Utara untuk lebih meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi/integrasi di wilayahnya masing-masing”. Ungkap Wagub
Wagub juga mengapresiasi terutama di seluruh wilayah kabupaten/kota dapat melakukan hal yang sama agar tujuan kita untuk menurukan angka hingga 14 % tercapai pada tahun 2024 nanti.
Sebelumnya kepala Bappeda Dr. Muhammad Sarmin S. Adam melalui laporannya menyampaikan, penurunan stunting di provinsi-Maluku Utara berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021-2022, Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1.4% dari angka 27.5 % menjadi 26.1%. sementara target provinsi maupun target nasional tahun 2024 harus mencapai 14%.
Oleh karena itu, perlu kerja keras bersama dan konvergen untuk mencapai target tersebut. Ucap Sarmin
Selain itu kata Sarmin, Provinsi Maluku utara telah menetapkan 214 desa prioritas stunting tahun 2022. Menurutnya, Penetapan desa/kelurahan prioritas stunting berdasarkan Surat keputusan Kepala Daerah. Hal ini sangat penting untuk mengarahkan dukungan intervensi yang lebih Terfokus menyasar pada lokus-lokus yang kasus dan permasalahan stuntingnya tertinggi.
Sarmin juga beraharap, kepada tim penilai provinsi agar dapat bekerja dengan baik dan profesional untuk hasil yang optimal sehingga hasil dari penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kedepan.
Kegiatan penilaian kinerja dan aksi konvergensi penurunan stunting ini diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi Malut di hadiri oleh Kepala BKKBN provinsi Maluku Utara, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, tim penilaian kinerja dan aksi konvergensi dan peserta dari 10 kabupaten/ kota di Malut.
