TERNATE – Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan digelontorkannya anggaran sebesar Rp 35 miliar oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Maluku Utara.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan bidang Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dalam kunjungan kerjanya ke Ternate, Selasa (15/7/2025). Wamen hadir dalam kegiatan Sosialisasi Kurasi Produk Unggulan dan Peningkatan Kapabilitas Bisnis serta Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital di Wilayah Transmigrasi, yang berlangsung di Bella Hotel, Ternate.
Dalam sambutannya, Viva Yoga menekankan tiga poin penting terkait kebijakan transmigrasi nasional. Pertama, transmigrasi merupakan instrumen strategis untuk memperkuat integrasi nasional, mencegah disintegrasi, serta memupuk rasa keindonesiaan melalui akulturasi budaya dan pernikahan antarsuku.
Kedua, transmigrasi bukan semata soal pemindahan penduduk, tapi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program reforma agraria melalui pemberian lahan 1–2 hektare per kepala keluarga, serta jaminan hidup dan monitoring selama lima tahun diharapkan mampu menciptakan kemandirian dan peningkatan ekonomi keluarga transmigran.
“Setelah lima tahun, warga diharapkan mandiri dan bisa mengembangkan usaha di kawasan transmigrasi,” ujar Wamen.
Ketiga, transmigrasi diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional, sebagaimana diamanatkan Presiden Prabowo Subianto. Wamen menyebut, beberapa kawasan transmigrasi telah menjadi sentra produksi beras nasional.
Ia juga menyoroti potensi besar Maluku Utara yang kaya akan hasil laut dan komoditas pertanian seperti kelapa, kakao, pala, dan cengkeh. Kekayaan ini, menurutnya, perlu dikelola melalui lembaga bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, agar memiliki nilai ekspor tinggi.
“Harga kelapa sekarang relatif tinggi karena banyak diorientasikan untuk ekspor, seperti produk santan dan air kelapa,” katanya.
Wamen juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 619 kawasan transmigrasi di Indonesia, 153 di antaranya telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), termasuk kawasan di Maluku Utara.
“Dana Rp 35 miliar ini adalah awal. Jika masih kurang, akan kami tambah. Apalagi, di jajaran Kementerian Transmigrasi ada beberapa putra daerah Malut yang harus ikut bertanggung jawab,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menilai kegiatan sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kurasi produk unggulan di kawasan transmigrasi.
“Kurasi produk adalah langkah strategis dalam menjaga kualitas produk. Ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang menggandeng petani di kawasan transmigrasi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital bagi pelaku usaha di era saat ini.
“Platform digital seperti situs web dan aplikasi online menjadi marketplace utama yang efisien, hemat biaya, dan menjangkau pasar luas,” tambah Wagub.
Kegiatan tersebut resmi dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Wagub Sarbin Sehe, didampingi Wamen Viva Yoga Mauladi dan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan bidang Transmigrasi.
