MARASAI.iD – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, resmi membuka Rapat Koordinasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sekaligus Aplikasi SIKS-NG se-Provinsi Maluku Utara di Hotel Safirna pada Rabu (10/7/24).
Kadri Laetje menekankan pentingnya peran BPJS Kesehatan dalam memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara, khususnya mereka yang kurang mampu. “BPJS Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, khususnya mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” ujar Kadri.
Kadri juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat dan menekankan perlunya kolaborasi dan komitmen bersama. “Tantangan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat tidaklah sedikit. Dari keterbatasan sumber daya hingga akses terhadap layanan kesehatan yang merata, semua ini memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk mencapai solusi yang berkelanjutan,” katanya.
Implementasi Aplikasi SIKS-NG disebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan pengelolaan data kesejahteraan sosial. “Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat memastikan bahwa bantuan dan pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan efektif,” lanjutnya. Kadri berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan solusi atas berbagai permasalahan yang ada. “Pentingnya sinergi dan kolaborasi antar semua pihak terkait. Hanya dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai tujuan dari program PBI-JK dan aplikasi SIKS-NG ini,” tambah Kadri.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate, Meryta Rondonuwu, menyampaikan bahwa dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, 8 kabupaten/kota telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan 98% warganya memiliki kartu JKN. Namun, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halmahera Selatan masih belum mencapai UHC. “Mudah-mudahan tahun ini Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halsel juga bisa mencapai UHC,” ujar Meryta.
Meryta juga berharap rakor ini dapat menghasilkan hal-hal positif terutama terkait pengusulan PBI-JK dan penggunaan Aplikasi SIKS-NG. Analis data Kedeputian Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan, Lutfi Dwi Surtanto, menambahkan bahwa Provinsi Maluku Utara telah mencapai 1,3 juta jiwa atau 98,54% dari jumlah penduduk dengan peserta terbanyak pada segmen PBI JK sebesar 35,5% dari total peserta terdaftar. “Tingkat keaktifan peserta sebesar 76,79%. Angka tersebut perlu ditingkatkan melalui dukungan berbagai pihak agar masyarakat di Provinsi Maluku Utara dapat tercover jaminan kesehatannya melalui program JKN,” ungkapnya.
Rakor yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Provinsi Malut ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Malut, Zen Kasim, peserta dari dinas sosial kabupaten/kota, dan narasumber dari Pusdatin Kantor Pusat.
