TIDORE — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Rapat digelar secara daring bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (2/4/2026).
Rakor berlangsung di ruang rapat wali kota dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, para asisten sekda, Kepala BPBD, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Laiman menyampaikan bahwa kondisi pascagempa di Kota Tidore Kepulauan relatif terkendali. Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka.
“Sebagian warga di wilayah pesisir telah dievakuasi, mayoritas secara mandiri. Untuk kerusakan, tercatat kurang dari sepuluh rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendataan terhadap kerusakan sarana vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan masih terus dilakukan oleh tim di lapangan.
Selain itu, Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan dilaporkan mengalami retakan pada dinding bangunan. Namun, pasien dan tenaga medis telah dievakuasi sebagai langkah antisipasi.
“Prosedur evakuasi sudah disiapkan apabila terjadi kondisi lanjutan. Data terbaru akan terus kami perbarui,” kata Ahmad.
Sementara itu, Kepala BNPB RI, Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespons bencana.
“Kami memahami gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. BNPB berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam penanganan bencana ini,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, laporan dari lapangan menunjukkan situasi masih relatif terkendali. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi dampak lanjutan.
BNPB juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mengevakuasi warga serta menangani dampak gempa secara sigap dan terkoordinasi.(*)
