TIDORE – Ketua Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, menegaskan pentingnya pengawasan disiplin aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Sarmin usai rapat koordinasi Komisi I bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (12/2/2026).
Dalam rapat itu, Komisi I meminta BKPSDM bersikap tegas memastikan kedisiplinan ASN tetap terjaga, meski terjadi penyesuaian jam kerja.
“Secara nasional memang ada efisiensi, tetapi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak pernah menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena itu, disiplin ASN harus tetap dijaga,” tegas Sarmin.
Ia menjelaskan, saat ini jam kerja ASN mengalami penyesuaian. Pada hari Senin, ASN bekerja hingga pukul 17.00 WIT, Selasa hingga Kamis sampai pukul 14.00 WIT, sedangkan hari Jumat diberlakukan sistem kerja dari rumah (work from home).
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja maupun kualitas pelayanan publik.
Komisi I juga secara khusus meminta BKPSDM memperketat pengawasan di dua sektor vital, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, karena keduanya berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Dinas Kesehatan menyangkut pelayanan puskesmas sampai ke desa dan kelurahan. Begitu juga Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah. Ini pelayanan dasar, jadi harus benar-benar diawasi,” ujarnya.
Selain itu, Sarmin menegaskan ASN yang telah ditugaskan harus berada di tempat kerja selama jam dinas. Pasalnya, berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi I ke sejumlah kecamatan seperti Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan, masih ditemukan ASN yang tidak berada di lokasi tugasnya.
“Kami minta BKPSDM memberikan instruksi tegas kepada seluruh perangkat daerah agar kepala OPD benar-benar melakukan pengawasan. ASN harus disiplin, baik PNS maupun PPPK,” tandasnya.
Komisi I berharap pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan. (*)
