TIDORE – Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di delapan kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta kelancaran distribusi makanan kepada para siswa penerima manfaat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, mengatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan sebagian besar dapur telah beroperasi dengan baik dan pendistribusian makanan berjalan lancar.
“Dari hasil pengecekan, mayoritas dapur sudah aktif dan distribusinya cukup tertib,” ujar Sarmin.
Meski demikian, masih terdapat beberapa dapur yang dalam tahap perbaikan. Di Kecamatan Oba, dapur yang berlokasi di Desa Bale masih direhabilitasi, begitu pula dapur di Kecamatan Oba Selatan yang berada di Desa Wama.
Sementara itu, dapur untuk Kecamatan Oba Tengah direncanakan dibangun di Desa Lileo dan ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan. Adapun di Kecamatan Oba Utara, dapur telah beroperasi di Kelurahan Gura Ping dan distribusi makanan dinilai berjalan optimal.
Untuk wilayah Pulau Tidore, Sarmin menjelaskan dapur MBG Kecamatan Tidore Selatan berada di SPN, sedangkan Kecamatan Tidore Utara direncanakan berlokasi di Kelurahan Ome. Saat ini, distribusi masih difokuskan ke Kelurahan Kelodi, meski terkendala jarak tempuh dan keterbatasan kendaraan operasional.
“Dengan mempertimbangkan rentang kendali dan akses transportasi, kami menyarankan adanya dapur alternatif di tingkat kelurahan agar distribusi lebih efisien dan tepat waktu,” jelasnya.
Komisi I juga mencatat penerapan skema dapur induk dan dapur penunjang di wilayah Oba. Selain dapur induk di Desa Bale, disiapkan dapur penunjang di Kusun Nopa. Skema serupa diterapkan di Oba Selatan, dengan dapur utama di Desa Wama serta rencana dapur penunjang di sekitar Desa Lifofa atau Desa Tagalaya.
Dari sisi ketersediaan bahan baku, Sarmin memastikan stok relatif aman. Selama empat hingga lima bulan pelaksanaan program, hampir seluruh kebutuhan bahan pangan dipasok dari wilayah Kota Tidore Kepulauan.
“Untuk saat ini yang masih didatangkan dari luar daerah hanya ayam dan telur, karena peternak lokal masih terbatas. Selebihnya bahan baku dari Tidore, termasuk tenaga kerja yang semuanya putra-putri daerah,” ungkapnya.
Terkait penerima manfaat, Komisi I mengaku belum menemukan keluhan dari pihak sekolah maupun siswa. Justru, program MBG dinilai sangat membantu.
“Dari hasil cross-check, sekolah dan siswa merasa bersyukur dengan adanya program ini. Sampai hari ini belum ada keluhan yang kami temukan,” pungkas Sarmin.
