MARASAI.iD – Forum Organisasi Kemahasiswaan yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sanana, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kepulauan Sula, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kepulauan Sula menyatakan komitmennya sebagai mitra kritis dan pengawal kebijakan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, khususnya di sektor kesehatan.
Komitmen ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas sesuai dengan sistem kesehatan nasional.
Salah satu dorongan utama forum ini adalah penerapan standar Joint Commission International (JCI) di setiap institusi layanan kesehatan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Sula.
HMI, PMII, dan IMM menekankan pentingnya transformasi fasilitas kesehatan dengan fokus pada keselamatan pasien sebagai prioritas utama, peningkatan sikap pelayanan yang lebih humanis, serta penyediaan fasilitas penunjang yang memadai.
Melalui kajian literatur dan pengalaman institusi kesehatan global, forum ini mendorong adanya perspektif baru dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kepulauan Sula.
Sebagai wujud kontribusi nyata, forum ini mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kepulauan Sula.
Pemerintah daerah didorong untuk segera meningkatkan status RSUD Kepulauan Sula dari Tipe D ke Tipe C. Selain itu, perlu adanya program beasiswa bagi generasi muda Kepulauan Sula yang bercita-cita menjadi dokter, agar daerah ini memiliki tenaga medis lokal yang berkualitas.
Pemerataan distribusi tenaga kesehatan juga menjadi perhatian utama. Dinas Kesehatan diminta memastikan setiap wilayah, termasuk daerah terpencil, mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara.
Dalam prosedur pelayanan, tenaga medis diminta mengutamakan keselamatan pasien sebelum proses administrasi. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menghindari keterlambatan dalam penanganan kasus darurat.
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Dofa juga menjadi sorotan. Forum OKP meminta percepatan penyelesaian fasilitas yang rusak, pembangunan halaman dan pagar, serta pemrosesan izin operasional agar rumah sakit tersebut bisa berfungsi secara optimal.
Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepedulian dan empati juga menjadi rekomendasi utama. Forum OKP menegaskan akan terus mengawal implementasi seluruh poin rekomendasi yang telah disampaikan.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Suryati Abdullah, mengapresiasi peran aktif HMI, PMII, dan IMM dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah itu.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif kolaborasi seperti ini. Semoga kerja sama antara pemerintah, khususnya instansi teknis, dan teman-teman OKP bisa terus berlanjut dalam mengawal kebijakan kesehatan di Kepulauan Sula,” ujar Suryati saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).
Terkait pembangunan RSP FAM Dofa, Suryati memastikan proyek tersebut telah rampung 100 persen dan telah diaudit oleh BPK. Saat ini, pihaknya menunggu proses visitasi dari Provinsi Maluku Utara untuk memperoleh izin operasional.
“RSP FAM Dofa sudah mulai memberikan layanan kesehatan sambil menunggu izin resmi. Targetnya, tahun ini operasional rumah sakit bisa berjalan penuh,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (14/3/2025), forum OKP telah menggelar Dialog Publik bersama Dinas Kesehatan dengan tema “Transformasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Jaminan yang Terintegrasi”.
Acara yang berlangsung di Waimua Coffee, Desa Falahu, Kecamatan Sanana ini menghadirkan empat narasumber, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula Suryati Abdullah, Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Sula Moh. Azwan Soamole, Akademisi Sahrul Takim, serta tenaga kesehatan Samsul Fokaaya.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik dan merata di Kepulauan Sula.
