Disnakertrans Malut Buka Posko Pengaduan THR, Berlaku Juga bagi Kurir dan Ojek Online

- Jurnalis

Rabu, 12 Maret 2025 - 13:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Malut, Nirwan M. Turuy.

Kepala Bidang Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Malut, Nirwan M. Turuy.

MARASAI.iD – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) resmi membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja. Langkah ini dilakukan guna memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Malut, Nirwan M. Turuy mengungkapkan bahwa posko ini juga melayani pengaduan pekerja sektor informal seperti kurir dan pengemudi ojek online.

“Untuk pertama kalinya, pekerja online seperti kurir dan ojek berbasis aplikasi juga berhak menerima bonus hari raya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK/04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan bagi Pengemudi Kurir pada Pelayanan Angkutan Berbasis Aplikasi,” ujar Nirwan saat ditemui di kantor Disnakertrans Malut, Rabu (12/3/2025).

Baca Juga :  Sekprov Malut Tegaskan Pentingnya Data Berkualitas untuk Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Sementara itu, ketentuan umum pembayaran THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan tetap mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK/04/00/III/2025. Dalam aturan tersebut, pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu kali gaji. Sedangkan bagi yang bekerja kurang dari satu tahun, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja.

“Misalnya, jika seorang pekerja dengan gaji Rp3 juta per bulan bekerja selama enam bulan, maka THR yang diterima sebesar Rp1,5 juta,” jelasnya.

Nirwan menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Perusahaan yang terlambat atau mencicil pembayaran THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan, serta sanksi administratif.

Baca Juga :  Sekprov Malut Buka Rakornis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Dorong Percepatan Desa Mandiri

“Jika ada perusahaan yang tidak membayar THR, sanksi akan diterapkan sesuai aturan. Namun, pekerja harus melaporkan secara resmi, baik melalui posko pengaduan, online, maupun offline dengan mengisi formulir pengaduan,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, Disnakertrans Malut juga berencana berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah untuk membuka posko pengaduan di daerah tersebut.

“Jika ditemukan pelanggaran, kami akan memberikan dukungan pengawasan dan tindakan lebih lanjut,” tutup Nirwan.

Dengan dibukanya posko pengaduan ini, diharapkan hak pekerja terkait THR dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berita Terkait

Status KLB DBD Ditetapkan di Tidore, Warga Diminta Gencarkan Gerakan 3M Plus
Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemkot Tidore Pantau Perkembangan Komoditas
Muhammad Sinen Serahkan Ranperda APBD 2027 kepada DPRD Tidore
Pemkot Tidore dan PDI Perjuangan Kolaborasi Tangani Sampah di Kawasan Wisata
Capaian CKG Tidore Capai 47,66 Persen, Anak Sekolah Tembus 55,70 Persen
Pemkot Tidore Perketat Pengawasan SPPG, Fasilitas Pendukung Diminta Penuhi Standar
Permudah Layanan Penyeberangan, Pemkot Tidore Jajaki Kerja Sama Tiket Online dengan ASDP
Tidore Catat Capaian Tertinggi SPM Pendidikan, Pemkot Bidik Peningkatan pada 2027
Berita ini 327 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:06 WIB

Status KLB DBD Ditetapkan di Tidore, Warga Diminta Gencarkan Gerakan 3M Plus

Senin, 16 November 2026 - 15:41 WIB

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemkot Tidore Pantau Perkembangan Komoditas

Sabtu, 14 November 2026 - 15:33 WIB

Pemkot Tidore dan PDI Perjuangan Kolaborasi Tangani Sampah di Kawasan Wisata

Jumat, 13 November 2026 - 07:03 WIB

Capaian CKG Tidore Capai 47,66 Persen, Anak Sekolah Tembus 55,70 Persen

Kamis, 12 November 2026 - 17:23 WIB

Pemkot Tidore Perketat Pengawasan SPPG, Fasilitas Pendukung Diminta Penuhi Standar

Kamis, 12 November 2026 - 16:49 WIB

Permudah Layanan Penyeberangan, Pemkot Tidore Jajaki Kerja Sama Tiket Online dengan ASDP

Kamis, 12 November 2026 - 16:18 WIB

Tidore Catat Capaian Tertinggi SPM Pendidikan, Pemkot Bidik Peningkatan pada 2027

Kamis, 12 November 2026 - 15:44 WIB

Kementerian PUPR Tinjau Rencana Pembangunan Air Bersih di Gurabunga Tidore

Berita Terbaru