SOFIFI– Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Langkah cepat ini dilakukan atas arahan langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak segera terpenuhi.
Melalui Dinas Sosial, Dinas Pangan, serta didukung BNPB Provinsi Maluku Utara, Pemprov menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak sejak Kamis, 8 Januari 2026. Bantuan tersebut berupa 4 ton beras yang diperuntukkan bagi Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara.
Selain beras, bantuan lainnya meliputi dua unit tenda keluarga, 100 paket family kit, 30 karton mi instan, 200 kilogram gula, 120 dos telur, 120 liter minyak goreng, 144 kaleng susu kental manis, serta 32 unit palet tempat tidur. Seluruh bantuan didistribusikan menggunakan kapal milik Basarnas.
Tim Komunikasi Publikasi Pemprov Maluku Utara pada penanganan bencana Halbar dan Halut, Iksan R.A. Arsyad, mengatakan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan sesuai instruksi Gubernur agar penyaluran bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Sesuai arahan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Tjoanda, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial, Dinas Pangan, dan BNPB Provinsi Maluku Utara telah menyalurkan bantuan logistik ke daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana,” ujar Iksan.
Ia menjelaskan, bantuan tambahan juga diterima oleh Posko BNPB Provinsi Maluku Utara sementara yang berlokasi di Desa Tongute Ternate Asal, yang berasal dari Kementerian Sosial, Baznas, serta Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
Selain penyaluran logistik, Pemprov Maluku Utara juga melakukan koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pada 8 Januari 2026, digelar rapat yang membahas pembangunan dapur umum dan posko bantuan. Penanganan bencana, termasuk dapur umum dan posko, mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan rencana pembukaan dapur umum di setiap desa terdampak.
Di lapangan, kegiatan pembersihan lingkungan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat dengan bantuan TNI dan Polri, serta dukungan organisasi komunitas seperti KKSS Kabupaten Halmahera Barat dan Irene Centre.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara memberikan pelayanan kesehatan di sejumlah desa terdampak di Kecamatan Ibu dan mendirikan posko pelayanan kesehatan di Desa Gamlamo. Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara bersama Balai Sungai dan Jembatan Kementerian PUPR juga telah melakukan pendataan rumah terdampak serta penanganan aliran sungai pascabencana sejak 7 Januari 2026.
Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan bencana hingga kondisi masyarakat kembali pulih, sejalan dengan arahan Gubernur Sherly Tjoanda agar keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas utama.
