Gubernur Sherly Targetkan Legalisasi Hutan Adat di Maluku Utara, Minta Konflik Lahan Segera Diakhiri

- Jurnalis

Senin, 25 Mei 2026 - 16:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE – Konflik tenurial dan legalitas hutan adat di Provinsi Maluku Utara menjadi persoalan strategis yang membutuhkan perhatian serius. Sebagai daerah dengan potensi kawasan hutan mencapai sekitar 2,5 juta hektare, penyelesaian sengketa lahan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Provinsi Maluku Utara yang digelar di Bela Hotel, Ternate, Senin (25/5/2026).

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan bahwa luas kawasan hutan di Maluku Utara mencapai sekitar 2,5 juta hektare, sementara Area Penggunaan Lain (APL) hanya berkisar 200 ribu hektare.

Menurut Sherly, selama sekitar satu setengah tahun memimpin Maluku Utara, dirinya banyak menemukan konflik lahan di lapangan, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat adat dan klaim hutan negara. Tumpang tindih kepemilikan lahan tersebut kerap memicu konflik sosial.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya tata kelola pertanahan yang adil dan proporsional agar masyarakat lokal dapat memanfaatkan kawasan hutan secara legal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Baca Juga :  Pemprov Malut Gelar Musrenbangtan 2025, Fokus Wujudkan Swasembada dan Kemandirian Pangan

“Saya berharap melalui kegiatan FGD ini lahir solusi konkret untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan yang sudah telanjur terjadi. Ada satu objek tanah, tetapi memiliki banyak klaim kepemilikan dengan versinya masing-masing. Di sinilah pentingnya menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat adat Maluku Utara,” ujar Sherly.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Maluku Utara masih menjadi salah satu provinsi yang belum memiliki hutan adat yang telah diakui secara legal oleh negara.

“Setahu saya, Provinsi Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang sejauh ini belum memiliki hutan adat yang sah secara legalitas formal dari negara,” katanya.

Untuk mempercepat proses legalisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menunggu penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dari pemerintah kabupaten yang nantinya akan diselaraskan dengan Perda tingkat provinsi. Di saat yang sama, Pemprov juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi turunan mengenai penetapan hutan adat.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus ada data-data valid yang disiapkan oleh komunitas adat. Perda diusahakan dari level kabupaten, kemudian diperkuat di level provinsi karena kita adalah negara hukum yang memiliki SOP yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Baca Juga :  Resmikan 143 Proyek Revitalisasi Sekolah, Gubernur Sherly Siapkan SMA Terbuka di 16 Pulau dan 1.000 Beasiswa

Di hadapan perwakilan kesultanan dan masyarakat adat, Sherly menegaskan komitmen pemerintahannya bersama Wakil Gubernur untuk melegalkan hutan adat. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak atas wilayah adat sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan dapat dikelola secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Melalui forum tersebut, Sherly juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan penyelesaian konflik tenurial sebagai momentum membangun kepercayaan (trust building), bukan memperpanjang perbedaan.

“Selesaikan konflik-konflik lama, jangan tunggu sampai meledak menjadi konflik sosial di masyarakat. Libatkan selalu tokoh adat dan tokoh kesultanan dalam setiap pengambilan keputusan, karena mereka adalah fondasi utama Bumi Moloku Kie Raha,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan RI Julmansyah, Bupati Piet Hein Babua, Kepala Balai Perhutanan Sosial Ambon Beni Ahadia Noor, Koordinator Wilayah UPT Maluku Utara Muhammad Ansar, Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara Basyuni Tahrir, perwakilan Kanwil BPN Maluku Utara, akademisi, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat dari berbagai daerah di Maluku Utara.

Berita Terkait

Unibrah Terjunkan 48 Mahasiswa KKN Bina Desa, Fokus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sambut HUT ke-27, DWP Universitas Khairun Gelar Lima Program Pemberdayaan Perempuan
Delapan Peserta Berebut Empat Kuota Petugas Haji Daerah Maluku Utara 2027
Setengah Abad KKSS di Tanah Rantau, BPD KKSS dan IWSS Tidore Gelar Dzikir serta Bakti Sosial
CV Arfahri Salurkan 65 Paket Sembako untuk Janda, Duda, dan Anak Yatim di Desa Akedotilou.
Wali Kota Tidore Minta Pelaku Transportasi Jaga Kedamaian di Kawasan Pelabuhan
Polda Malut–UNIBRAH Jajaki Kerja Sama Pendidikan, Kapolda Dukung Peningkatan SDM Polri
Sherly Tjoanda Kembali Rombak Birokrasi Pemprov Malut, 11 Pejabat Tempati Jabatan Baru
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:35 WIB

Unibrah Terjunkan 48 Mahasiswa KKN Bina Desa, Fokus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 16:45 WIB

Sambut HUT ke-27, DWP Universitas Khairun Gelar Lima Program Pemberdayaan Perempuan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:40 WIB

Delapan Peserta Berebut Empat Kuota Petugas Haji Daerah Maluku Utara 2027

Sabtu, 14 November 2026 - 11:43 WIB

Setengah Abad KKSS di Tanah Rantau, BPD KKSS dan IWSS Tidore Gelar Dzikir serta Bakti Sosial

Jumat, 13 November 2026 - 11:17 WIB

CV Arfahri Salurkan 65 Paket Sembako untuk Janda, Duda, dan Anak Yatim di Desa Akedotilou.

Kamis, 12 November 2026 - 17:05 WIB

Wali Kota Tidore Minta Pelaku Transportasi Jaga Kedamaian di Kawasan Pelabuhan

Selasa, 3 November 2026 - 19:02 WIB

Polda Malut–UNIBRAH Jajaki Kerja Sama Pendidikan, Kapolda Dukung Peningkatan SDM Polri

Senin, 2 November 2026 - 14:50 WIB

Sherly Tjoanda Kembali Rombak Birokrasi Pemprov Malut, 11 Pejabat Tempati Jabatan Baru

Berita Terbaru

TIDORE

Rudy Ipaenin Buka Liga Pelajar III Maluku Utara

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:20 WIB

TIDORE

Rahmawati Ajak Perempuan Jadikan Al-Qur’an Pedoman Hidup

Sabtu, 21 Nov 2026 - 00:12 WIB