MARASAI.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara berhasil meraih Top 3 Instansi Penyelesaian Disparitas Data Terbaik Kategori Provinsi, dengan total penyelesaian Disparitas Data sebanyak 4.462 atau 99 persen.
Hal ini diungkapkan dalam rapat evaluasi hasil penyelesaian konfirmasi data dan disparitas data ASN se Indonesia, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Zoom Meeting pada Rabu (20/12/2023).
Dalam pertemuan tersebut membahas tentang Pembacaan Ikrar Netralitas ASN, Laporan Penyelenggara Data, dan Penyampaian Evaluasi Penyelesaian Disparitas Data ASN. Kategori Top 3 Instansi Penyelesaian Disparitas Data Terbaik Kategori Provinsi yaitu : Top 1 Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Top 2 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Top 3 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sistem Informasi (SI) kepegawaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keberlangsungan karir setiap pegawai. SI ini sudah hampir menyeluruh digunakan dalam pemberian layanan kepegawaian meliputi pengangkatan, promosi, mutasi termasuk pemberian hak lainnya.
“Oleh karena itu data yang valid adalah core atau inti supaya keberlangsungan pelayanan kepegawaian melalui SI dapat berjalan dengan semestinya,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara Miftha Baay.
Menurutnya, terkait dengan tindaklanjut Disparitas Data ASN, BKD segera menyelesaikan Integrasi Aplikasi SIM-ASN BKD ke aplikasi SI-ASN BKN untuk mencapai satu data ASN sesuai Amanat Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipili Negara.
“Hal ini dikarekan Portal Satu Data merupakan media pengelolaan dan media bagi pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyebarluasan data sebagai kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, dan interoperabilitas Data,” jelasnya.
Terpisah menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Rivaldi Arey, selaku koordinator penyelesaian disparitas Data ASN mengungkapkan prestasi yang diraih adalah wujud pengejewantahan dari kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik internal BKD maupun atara pengelola kepegawaian ditingkat OPD.
“Sehingga diharapkan agar dengan capaian prestasi ini dapat memberikan spirit bagi kami dalam melaksanakan pengelolaan data yang lebih konsisten dan akurat untuk ketercapaian Satu Data ASN, ” harapnya.
