TIDORE – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di ruang rapat Sekretaris Daerah, Selasa (14/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam.
Dalam rapat itu, Abdul Hakim menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah akan terus dilaksanakan hingga akhir tahun 2025, dengan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Khusus menjelang akhir tahun, kegiatan GPM akan difokuskan di wilayah daratan Halmahera, untuk menjangkau masyarakat non-muslim.
“Kami dari TPID Kota Tidore Kepulauan mengharapkan kepada para camat, kepala desa, dan lurah agar senantiasa melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan kualitas beras di wilayah masing-masing,” ujar Abdul Hakim.
Ia juga menegaskan agar setiap temuan beras yang tidak memenuhi standar atau dalam kondisi kurang layak konsumsi segera dilaporkan kepada TPID dengan disertai bukti pendukung untuk ditindaklanjuti ke pihak BULOG.
“Koordinasi dan komunikasi antar pihak di lapangan perlu terus ditingkatkan, agar ketersediaan beras tetap terjaga, dan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan kualitas baik serta harga yang terjangkau,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Tidore Kepulauan, Nurlaila Yasin, menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kota Tidore Kepulauan termasuk dalam 214 kota yang mengalami kenaikan harga beras.
Namun, melalui langkah-langkah konkret seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 21 titik wilayah Kota Tidore Kepulauan, kondisi tersebut kini berangsur membaik.
“Upaya bersama antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan berhasil menekan laju kenaikan harga beras, sehingga Kota Tidore Kepulauan kini keluar dari daftar daerah yang terdampak kenaikan harga tersebut,” ujarnya.
