TIDORE – Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Ika Retna bertemu dengan Sultan Tidore Husain Sjah Alting bersama perangkat kesultanan, serta Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman. Pertemuan ini membahas rencana kelanjutan pembangunan kawasan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa pembangunan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara tidak dapat dilepaskan dari peran Kesultanan Tidore maupun Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Sofifi secara geografis berada di wilayah adat Kesultanan Tidore sekaligus dalam wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan. Karena itu, pembangunan Sofifi harus melibatkan kedua unsur ini tanpa adanya hegemoni siapa yang menguasai,” ujar Ahmad Laiman.
Ia menjelaskan, pada saat Sofifi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, wilayah Tidore belum memiliki status kota administratif karena masih berada dalam induk Kabupaten Halmahera Tengah.
“Sofifi memang berada di wilayah Kesultanan Tidore dan menjadi bagian dari administrasi Pemerintah Kota Tidore. Namun kami, baik Pemkot maupun Kesultanan, tidak pernah merasa menguasai segalanya. Justru kami berharap, perencanaan yang dilakukan Bappenas ini bisa mendorong percepatan pembangunan di Sofifi,” jelas Ahmad.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemkot Tidore kini tengah fokus mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah tersebut.
“Kami berharap pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, terutama bagi masyarakat di sekitar Sofifi. Pemkot juga akan terus mendorong pengembangan potensi wisata, budaya, dan alam yang dimiliki Tidore,” katanya.
Sementara itu, Sultan Tidore Husain Alting Sjah menegaskan bahwa Sofifi merupakan wilayah adat Kesultanan Tidore yang masuk dalam wilayah administratif Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara,” ujar Sultan.
Ia juga menuturkan, pemilihan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara telah melalui berbagai pertimbangan historis dan politis.
“Saat itu, Sofifi masih berstatus dusun. Namun dari berbagai usulan desa di Halteng dan Haltim, akhirnya nama Sofifi disepakati bersama menjadi Ibu Kota Provinsi. Sebagai masyarakat adat, kami berharap kehadiran Ibu Direktur ini dapat membawa Tidore — dengan segala nilai sejarah dan jasanya bagi NKRI — menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan ke depan,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari proses penyusunan master plan pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi.
“Tujuan kami adalah mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan yang sudah ada agar menjadi satu dokumen induk yang lengkap dan komprehensif. Karena hingga 2025 ini, master plan Sofifi masih belum sempurna,” jelas Ika.
Menurutnya, Bappenas juga memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari empat kesultanan di Maluku Utara, agar dokumen perencanaan tersebut benar-benar memperhatikan konteks lokal.
“Penyusunan pre-master plan maupun perencanaan wilayah harus memperhatikan aspek budaya dan historis, terutama di Maluku Utara yang memiliki kekuatan adat dan sejarah kesultanan yang kuat. Aspek budaya inilah yang nantinya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari arah pembangunan ke depan,” tutup Ika.
