Pemprov Malut Perkuat Penegakan Hukum Laut, Gubernur Dorong Forum Koordinasi Berbasis Kearifan Lokal

- Jurnalis

Kamis, 30 Juli 2026 - 23:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum koordinasi kelautan dihadiri staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Fachrudin Tukuboya, Dirpolairud Polda Malut Kombes Pol Azhari Juanda, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, Kadri La Etje unsur TNI AL, serta para stakeholders sektor kelautan dan perikanan se-Maluku Utara.

Forum koordinasi kelautan dihadiri staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Fachrudin Tukuboya, Dirpolairud Polda Malut Kombes Pol Azhari Juanda, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, Kadri La Etje unsur TNI AL, serta para stakeholders sektor kelautan dan perikanan se-Maluku Utara.

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) resmi membuka Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 di Gwen Hotel, Ternate, Kamis (30/7/2026). Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang diwakili Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Fachrudin Tukuboya, menegaskan bahwa filosofi kearifan lokal sasi laut harus menjadi landasan moral dalam penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Fachrudin menyampaikan bahwa penegakan hukum bukanlah upaya membatasi aktivitas masyarakat pesisir, melainkan instrumen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus menjamin kesejahteraan nelayan.

“Dari tradisi sasi laut, kita belajar bahwa disiplin dan penegakan aturan bukanlah penghalang kesejahteraan, melainkan jalan menuju kesejahteraan itu sendiri. Aturan ditegakkan bukan untuk membatasi atau mempersulit nelayan, melainkan untuk memastikan laut kita tetap memberi kehidupan hari ini, esok, dan bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Baca Juga :  Kadis Nakertrans Malut: Perusahaan Berperan Cegah dan Tanggulangi Penularan HIV & TB di Tempat Kerja

Sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah perairan mencapai sekitar 113.796 kilometer persegi atau hampir 70 persen dari total luas wilayah, Maluku Utara memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat pesisir. Namun, luasnya wilayah laut yang membentang dari Pulau Morotai hingga Pulau Taliabu juga menghadirkan tantangan serius dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat masih maraknya berbagai pelanggaran di sektor kelautan, mulai dari praktik illegal fishing, pencurian ikan oleh kapal asing, penggunaan bahan peledak dan zat kimia berbahaya, hingga kerusakan ekosistem terumbu karang serta padang lamun.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti keresahan nelayan di kawasan pulau-pulau terluar, khususnya Morotai, yang kerap berhadapan dengan kapal nelayan asing, seperti dari Taiwan dan Filipina. Meski tampak sederhana dari luar, kapal-kapal tersebut memiliki teknologi penangkapan ikan modern dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan armada nelayan lokal.

“Kita perlu memikirkan formulasi deteksi dini dan tindakan yang memberi efek jera bagi kapal-kapal asing ini agar sumber daya dan nelayan lokal kita benar-benar terlindungi,” kata Fachrudin.

Baca Juga :  Pemprov Malut Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Idul Adha

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Malut menegaskan bahwa penanganan pelanggaran di laut harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Sinergi diperlukan antara pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, Direktorat Polairud Polda Maluku Utara, Kejaksaan, lembaga peradilan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai bentuk komitmen memperkuat koordinasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar hukum pembentukan forum koordinasi tersebut. Dengan adanya payung hukum yang jelas, forum diharapkan dapat bekerja secara berkelanjutan, efektif, dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 turut dihadiri Direktur Polairud Polda Maluku Utara Azhari Juanda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, unsur TNI Angkatan Laut, serta para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Berita Terkait

Unibrah Terjunkan 48 Mahasiswa KKN Bina Desa, Fokus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sambut HUT ke-27, DWP Universitas Khairun Gelar Lima Program Pemberdayaan Perempuan
Delapan Peserta Berebut Empat Kuota Petugas Haji Daerah Maluku Utara 2027
Setengah Abad KKSS di Tanah Rantau, BPD KKSS dan IWSS Tidore Gelar Dzikir serta Bakti Sosial
CV Arfahri Salurkan 65 Paket Sembako untuk Janda, Duda, dan Anak Yatim di Desa Akedotilou.
Wali Kota Tidore Minta Pelaku Transportasi Jaga Kedamaian di Kawasan Pelabuhan
Polda Malut–UNIBRAH Jajaki Kerja Sama Pendidikan, Kapolda Dukung Peningkatan SDM Polri
Sherly Tjoanda Kembali Rombak Birokrasi Pemprov Malut, 11 Pejabat Tempati Jabatan Baru
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:35 WIB

Unibrah Terjunkan 48 Mahasiswa KKN Bina Desa, Fokus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 16:45 WIB

Sambut HUT ke-27, DWP Universitas Khairun Gelar Lima Program Pemberdayaan Perempuan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:40 WIB

Delapan Peserta Berebut Empat Kuota Petugas Haji Daerah Maluku Utara 2027

Sabtu, 14 November 2026 - 11:43 WIB

Setengah Abad KKSS di Tanah Rantau, BPD KKSS dan IWSS Tidore Gelar Dzikir serta Bakti Sosial

Jumat, 13 November 2026 - 11:17 WIB

CV Arfahri Salurkan 65 Paket Sembako untuk Janda, Duda, dan Anak Yatim di Desa Akedotilou.

Kamis, 12 November 2026 - 17:05 WIB

Wali Kota Tidore Minta Pelaku Transportasi Jaga Kedamaian di Kawasan Pelabuhan

Selasa, 3 November 2026 - 19:02 WIB

Polda Malut–UNIBRAH Jajaki Kerja Sama Pendidikan, Kapolda Dukung Peningkatan SDM Polri

Senin, 2 November 2026 - 14:50 WIB

Sherly Tjoanda Kembali Rombak Birokrasi Pemprov Malut, 11 Pejabat Tempati Jabatan Baru

Berita Terbaru

TIDORE

Rudy Ipaenin Buka Liga Pelajar III Maluku Utara

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:20 WIB

TIDORE

Rahmawati Ajak Perempuan Jadikan Al-Qur’an Pedoman Hidup

Sabtu, 21 Nov 2026 - 00:12 WIB