TIDORE-Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat menyikapi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan lintas sektor yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, di ruang rapat Wali Kota, Kamis 11 Juni 2026.
Rapat tersebut dihadiri Kapolresta Tidore, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tidore, para motoris, serta perwakilan sopir angkutan umum.
Dalam arahannya, Sekda Ismail Dukomalamo menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat, khususnya pada sektor transportasi dan aktivitas ekonomi.
“Kami berharap meskipun kenaikan BBM ini berdampak pada aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, kita dapat bersama-sama mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama angkutan umum yang menjadi penopang mobilitas dan aktivitas ekonomi warga,” ujar Ismail.
Ia menambahkan, dalam situasi saat ini dibutuhkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan para pelaku usaha maupun penyedia layanan transportasi. Menurutnya, keseimbangan tersebut penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat.
Sekda juga berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan kesepahaman antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait mekanisme penyesuaian tarif sementara, sambil menunggu operasional penyaluran BBM subsidi yang direncanakan mulai berjalan pada awal Juli 2026.
Selain itu, Ismail meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk melakukan pendampingan terhadap penggunaan sistem barcode BBM subsidi. Pendampingan itu bertujuan memastikan seluruh kendaraan angkutan umum telah memiliki barcode aktif dan memahami tata cara penggunaannya sehingga dapat memanfaatkan program subsidi secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Tidore, Kombes Pol. Ampi Mesias, menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung pemerintah daerah dalam mengawal distribusi dan ketersediaan BBM di Kota Tidore Kepulauan.
“Kami berkepentingan agar seluruh proses penyaluran BBM berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” kata Ampi.
Sementara itu, Direktur PT Rusda, Awat Ahmad, memastikan pelayanan di SPBU akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama sopir angkutan umum, pengemudi bentor, dan ojek.
Ia menjelaskan, Kota Tidore direncanakan akan memperoleh kuota BBM subsidi sebanyak 100 ton per bulan untuk jenis Pertalite dan 60 ton per bulan untuk Solar. Menurutnya, kuota tersebut akan terus dievaluasi dan apabila terjadi kekurangan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk penambahan pasokan.
“Untuk sementara, mulai 11 Juni 2026, SPBU sudah melayani penjualan minyak tanah, Pertamax, dan Dexlite. Stok yang masuk terdiri dari 71 ton Pertamax, 20 ton Dexlite, dan 100 ton minyak tanah. Distribusi akan dijadwalkan setiap pekan agar ketersediaan BBM di Kota Tidore tetap terjaga,” ujar Awat.
Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Tidore yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi atas dampak kenaikan BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpengaruh langsung terhadap operasional angkutan umum sehingga diperlukan penyesuaian tarif sementara.
“Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah sehingga kita bisa duduk bersama mencari solusi. Saat ini pelayanan angkutan umum sempat terhenti karena para sopir menunggu kejelasan mengenai tarif sementara,” kata Husain.
Ia juga meminta pihak penyalur BBM untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, mengaktifkan kembali sistem barcode, serta mencegah praktik pembelian BBM menggunakan galon yang dinilai dapat mengganggu distribusi.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, mengatakan bahwa tarif angkutan umum saat ini masih mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota. Namun, seiring kenaikan harga BBM, pemerintah daerah bersama Organda telah berkoordinasi untuk memberlakukan penyesuaian tarif sementara berdasarkan persentase kenaikan harga BBM.
Menurut Marsaid, tarif sementara akan mengalami kenaikan sekitar 30 persen atau setara Rp4.000 untuk beberapa trayek. Sebagai contoh, tarif angkutan rute Terminal Rum–Terminal Pasar Sarimalaha yang sebelumnya sebesar Rp20.000 disesuaikan menjadi Rp24.000.
Sementara itu, tarif dasar angkutan kota ditetapkan menjadi Rp4.000. Untuk layanan bentor, tarif yang sebelumnya Rp7.000 naik menjadi Rp10.000. Adapun tarif khusus bagi pelajar dipastikan tetap diberlakukan sesuai ketentuan sebelumnya.
Marsaid menambahkan, penyesuaian tarif tersebut bersifat sementara hingga BBM subsidi mulai tersedia pada Juli 2026. Sebelum pelaksanaannya, pemerintah daerah akan kembali menggelar rapat bersama untuk membahas mekanisme distribusi dan pelayanan BBM subsidi.
Salah satu hasil kesepakatan dalam rapat tersebut adalah tarif angkutan laut untuk rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo, maupun sebaliknya, untuk sementara tidak mengalami kenaikan dan tetap diberlakukan seperti biasa.
