PATANI TIMUR — Persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi sorotan warga Desa Sakam, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, saat agenda reses Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Astri Tiarasari Yasin, S.Ked., Minggu (27/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai masih belum merata. Aspirasi itu disampaikan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kegiatan reses diawali dengan doa yang dipimpin Kepala Desa Sakam. Doa tersebut secara khusus ditujukan kepada almarhum mantan Wakil Gubernur Maluku Utara yang juga merupakan ayah Astri Tiarasari Yasin.
Suasana emosional tersebut kemudian diikuti permintaan tokoh masyarakat, Zulkifli Zen, agar Desa Sakam dan Desa Nursifa dapat dijadikan desa binaan Astri. Usulan itu disebut sebagai bentuk keberlanjutan perjuangan almarhum yang oleh masyarakat setempat akrab disapa “Abah Acim”.
Dalam dialog bersama masyarakat, kebutuhan infrastruktur dasar menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan.
Kepala Desa Sakam menyebut pembangunan jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi.
Tokoh masyarakat Abdullah kemudian merinci kebutuhan pembangunan Jalan Tani sepanjang sekitar 1 kilometer yang menghubungkan Desa Sakam, Nursifa, Peniti dan Masure.
Selain infrastruktur jalan, warga juga mengusulkan pengadaan satu unit traktor pembajak atau jonder untuk mendukung sektor pertanian. Bantuan kapal dan alat tangkap bagi nelayan serta pembangunan fasilitas pelabuhan turut diminta untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Aspirasi warga juga menyasar sektor pendidikan. Hendra Mubin, salah seorang guru honorer, menyoroti minimnya fasilitas komputer di sekolah serta kebutuhan sarana taman baca untuk mendukung budaya literasi siswa.
Pemerintah desa juga mengusulkan redistribusi tenaga pendidik, khususnya agar guru SMA asal Sakam dapat kembali mengabdi di daerah asalnya. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar.
Untuk mendukung proses belajar mengajar, warga mengusulkan pembangunan pagar sekolah dan rumah dinas bagi guru SMAN 10 Halmahera Tengah.
Selain itu, warga meminta DPRD ikut mengawal kebijakan afirmasi bagi tenaga honorer agar dapat memperoleh kesempatan pengangkatan sebagai ASN maupun PPPK.
Di bidang kesehatan, Hamisi Idris menyampaikan kebutuhan pengadaan mobil ambulans untuk mendukung pelayanan dan penanganan kegawatdaruratan masyarakat.
Ia juga mengusulkan adanya kuota beasiswa pendidikan kedokteran khusus bagi putra-putri daerah. Menurutnya, program kuliah gratis pemerintah sejauh ini belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Desa Sakam dan Desa Nursifa.
Persoalan keamanan juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut. Warga meminta penanganan lebih tegas terhadap peredaran minuman keras (miras) dan narkoba yang dinilai mulai meresahkan masyarakat.
Kepala Desa Sakam juga mendesak aparat penegak hukum segera menangkap pelaku utama dalam perkara kriminal yang berkaitan dengan konflik Banemo-Sibenpopo. Warga berharap proses hukum berjalan tegas dan memberikan kepastian hukum.
Untuk mendukung kebersihan lingkungan, pemerintah desa mengusulkan pengadaan kendaraan roda tiga jenis Viar atau Kaisar sebagai sarana pengangkut sampah.
Sementara dari kalangan pemuda, Muh. Abdullah menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas lapangan sepak bola dan bola voli.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Astri Tiarasari Yasin mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi masyarakat akan tetap dikawal melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, serta diupayakan masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah.
“Persoalan pendidikan dan kesehatan ini akan segera saya komunikasikan dengan dinas terkait melalui fungsi pengawasan dewan. Sementara untuk keresahan warga terkait Miras dan Narkoba, saat ini DPRD sedang merumuskan Peraturan Daerah (Perda) P4GN sebagai landasan hukum penindakan yang lebih terstruktur,” jelas Astri.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Astri juga menyatakan akan membantu kebutuhan perlengkapan olahraga pemuda Desa Sakam menggunakan dana pribadinya.
Respons tersebut menjadi penutup agenda reses sekaligus memberikan harapan bagi masyarakat agar berbagai kebutuhan pembangunan di Desa Sakam dan Nursifa tetap mendapat perhatian pemerintah, meski ruang fiskal daerah saat ini semakin terbatas.
