HALTENG — Kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan sekitar Rp800 miliar membawa dampak signifikan hingga ke tingkat desa. Realitas tata kelola fiskal ini menjadi sorotan utama dalam agenda serap aspirasi oleh Anggota DPRD, Ibu Astri, di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, pada Senin (28/9/2026).
Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran perangkat desa dan tokoh masyarakat ini diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh Kepala Desa Waleh. Doa tersebut secara khusus ditujukan untuk almarhum mantan Wakil Gubernur Maluku Utara atas jasa-jasanya dalam pembangunan Halmahera Tengah, khususnya di wilayah Waleh.
Dalam sambutannya, Astri mengapresiasi antusiasme warga sekaligus memberikan edukasi terkait postur anggaran daerah saat ini. Ia menekankan bahwa seluruh usulan yang masuk akan diinventarisasi dan diseleksi ketat berdasarkan skala prioritas paling mendesak. “Pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp800 miliar. Oleh karena itu, aspirasi harus dipilah dengan sangat cermat,” jelasnya.
Dialog interaktif memunculkan sejumlah isu krusial di akar rumput. Salah satu keluhan paling mendesak datang dari warga terkait tunggakan upah pembuatan atap rumbia (katu). Kepala Desa Waleh mengungkapkan bahwa masyarakat telah bekerja keras, bahkan hingga rela begadang sampai subuh, untuk memproduksi atap katu bagi proyek pembangunan rumah Suku Togutil di kawasan Trans Tayawi. Namun, pihak kontraktor pelaksana hingga kini belum membayarkan hak warga, memicu keresahan sosial di tengah masyarakat.
Selain isu ketenagakerjaan, usulan penguatan infrastruktur dan fasilitas layanan dasar turut mendominasi. Ibu Rosiana, perwakilan warga, mendesak pengadaan dan pembangunan pagar pengaman untuk Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu) Desa Waleh. Warga juga mengeluhkan kendala operasional menara telekomunikasi (tower) yang kerap bermasalah dan mendesak adanya penambahan unit baru guna mengatasi kesenjangan akses informasi.
Menyikapi keterbatasan anggaran di tingkat desa, Kepala Desa Waleh juga berharap intervensi melalui jalur legislatif. Ia mengusulkan pengadaan 100 unit lampu jalan bertenaga surya (solar cell) dan pembangunan 5 unit Rumah Layak Huni (RTLH) agar dapat diakomodasi melalui Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Menanggapi ragam tuntutan tersebut, Astri memberikan penjelasan yang transparan dan edukatif mengenai mekanisme kewenangan dan alokasi Pokir. Terkait pembangunan fasilitas Posyandu atau Pustu, ia merujuk pada Undang-Undang Kesehatan yang mengamanatkan hal tersebut sebagai kewenangan APBD Kabupaten/Kota. “Aspirasi ini akan langsung saya koordinasikan dan teruskan kepada rekan-rekan anggota DPRD dari Fraksi PKB di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah,” tegas Astri.
Terkait usulan infrastruktur melalui Pokir, Astri memaparkan realita pengetatan fiskal. Alokasi Pokir saat ini mengalami penurunan drastis menjadi hanya sekitar Rp900 juta per tahun. Angka tersebut harus didistribusikan secara proporsional ke ratusan desa dan kecamatan di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Halteng, Haltim dan Tikep. Pada tahun sebelumnya, dana tersebut bahkan sepenuhnya difokuskan untuk pemberdayaan home industry dan UMKM guna memutar roda ekonomi kerakyatan, bukan untuk proyek fisik infrastruktur. Selain itu, kuota bantuan RTLH untuk satu anggota DPRD saat ini dibatasi maksimal 3 unit di dapil masing-masing.
Untuk merespons polemik upah atap katu, Astri meminta agar warga mengumpulkan data rinci mengenai nama dinas terkait, perusahaan (PT), dan identitas kontraktor pelaksana. “Agar kasus ini bisa dibantu telusuri secara detail. Saya sarankan pihak desa juga proaktif mengecek atau melaporkan hal ini ke Dinas Sosial,” arahannya.
Terkait hilangnya usulan penambahan tower telekomunikasi, Astri mengklarifikasi bahwa usulan tersebut sebenarnya sudah diajukan, namun terpaksa dicoret oleh dinas terkait sebagai imbas pemangkasan anggaran daerah. Pada periode sebelumnya, fokus pembangunan tower memang dialokasikan ke Pulau Gebe yang berstatus blank spot. Meski demikian, ia berkomitmen untuk kembali mengupayakan mengawal usulan tower tambahan Desa Waleh pada pembahasan APBD berikutnya.
Di luar isu infrastruktur dan ekonomi, pertemuan ini juga mengakomodasi aspirasi pemberdayaan pemuda. Pengurus Karang Taruna Desa Waleh menyerahkan proposal tertulis untuk pengembangan fasilitas olahraga desa. Kebutuhan yang diajukan mencakup 2 set kostum dan 5 bola untuk tim sepak bola, perlengkapan bola voli (2 bola, 8 lampu sorot 250 watt, dan 1 net), serta bantuan peralatan operasional untuk pembinaan atlet usia dini di Sekolah Sepak Bola (SSB) Desa Waleh. Keterlibatan pemuda ini menjadi catatan positif akan tingginya partisipasi masyarakat dalam memajukan desanya di tengah berbagai keterbatasan anggaran daerah.
