Wagub Malut Soroti Kasus Perselingkuhan di Lingkungan Pemprov

- Jurnalis

Kamis, 3 Juli 2025 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi perselingkuhan ASN.

Ilustrasi perselingkuhan ASN.

SOFIFI – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyoroti maraknya laporan kasus perselingkuhan yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Ia menegaskan bahwa tindakan amoral semacam itu tidak dapat ditoleransi, terutama jika dilakukan oleh pejabat yang memangku jabatan penting dalam birokrasi.

“Jabatan itu adalah rahmat, jadi harus dijaga tingkah laku dan sikap. Tidak boleh karena dengan jabatan kemudian melakukan tindakan yang menyalahi norma,” tegas Sarbin saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Kamis (3/7/2025).

Sarbin menyampaikan bahwa dirinya kerap kali mendapatkan laporan mengenai dugaan perselingkuhan di kalangan ASN. Ia menekankan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi karena berpotensi mencederai moral birokrasi dan merusak keharmonisan keluarga ASN yang bersangkutan.

Baca Juga :  Wagub Malut Sidak Sejumlah OPD, Kantor Sepi dan Kepala Dinas Tak Ada

“Sering kali saat apel saya ingatkan hal ini, cintai keluarga dan tidak boleh ada yang melakukan perbuatan tersebut, baik yang sudah berpasangan maupun yang belum menikah,” ujarnya dengan nada tegas.

Terkait dugaan terbaru tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemprov Malut, Sarbin mengaku sudah menerima informasi tersebut dan memastikan bahwa kasus itu tengah dalam proses penyelidikan.

“Informasi yang kami terima begitu, dan saat ini sedang diselidiki. Hal ini akan ditindaklanjuti jika ada pihak yang merasa dirugikan melapor, misalnya dari istri sah atau korban lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkot Tidore Koordinasi dengan Pemprov Malut Terkait Peralihan Aset

Wagub menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, maka pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku, termasuk pejabat eselon yang terbukti melanggar etika dan moral ASN.

“Saya tidak akan mentolerir hal-hal seperti ini. Kalau terbukti, pasti ada sanksi sesuai aturan,” pungkasnya.

Pernyataan Wakil Gubernur ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Malut agar menjaga etika, moral, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan serta kehidupan pribadi.

Berita Terkait

Beasiswa Maluku Utara Bangkit 2026: Sekda Percepat Penyaluran, Kampus Soroti Mekanisme Pencairan
HUT ke-27 Sofifi: Hiburan, Komunikasi Publik, dan Makna Perayaan bagi Masyarakat
FSPIM KPBI Gelar Aksi di PT IWIP, Soroti Dugaan Union Busting dan Perselisihan Upah
Dampak Kemarau, Pemda Halbar Salurkan Air Bersih ke 14 Desa Terdampak
Sherly Tjoanda: 360 Ribu Pekerja Maluku Utara Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
FTJ Dodinga dan Wallace: Sejarah Halmahera yang Mengubah Peta Ilmu Pengetahuan Dunia
GMNI Malut Minta Kritik atas Pelayanan RSUD Jailolo Disikapi dengan Evaluasi, Bukan Kriminalisasi
Dana dari Pusat Belum Turun, Pemkot Tidore Kesulitan Bayar Gaji 13 ASN
Berita ini 1,302 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:33 WIB

Beasiswa Maluku Utara Bangkit 2026: Sekda Percepat Penyaluran, Kampus Soroti Mekanisme Pencairan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 19:29 WIB

HUT ke-27 Sofifi: Hiburan, Komunikasi Publik, dan Makna Perayaan bagi Masyarakat

Senin, 21 September 2026 - 11:11 WIB

FSPIM KPBI Gelar Aksi di PT IWIP, Soroti Dugaan Union Busting dan Perselisihan Upah

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 07:53 WIB

Dampak Kemarau, Pemda Halbar Salurkan Air Bersih ke 14 Desa Terdampak

Selasa, 28 Juli 2026 - 16:53 WIB

Sherly Tjoanda: 360 Ribu Pekerja Maluku Utara Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:51 WIB

FTJ Dodinga dan Wallace: Sejarah Halmahera yang Mengubah Peta Ilmu Pengetahuan Dunia

Sabtu, 13 Juni 2026 - 22:07 WIB

GMNI Malut Minta Kritik atas Pelayanan RSUD Jailolo Disikapi dengan Evaluasi, Bukan Kriminalisasi

Senin, 25 Mei 2026 - 09:52 WIB

Dana dari Pusat Belum Turun, Pemkot Tidore Kesulitan Bayar Gaji 13 ASN

Berita Terbaru