TERNATE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri kegiatan Ramah Tamah bersama Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Fathan Subchi, yang digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara, termasuk Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea, para sekretaris daerah, serta kepala inspektorat kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Fathan Subchi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK sebagai mitra dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Silaturahmi ini sangat penting dan strategis. Melalui pertemuan ini kita bisa mengetahui isu-isu besar di Maluku Utara. Saya melihat grafik kunjungan pejabat ke Maluku Utara semakin meningkat. Kita doakan agar Maluku Utara terus mendapat pendampingan dan dukungan dari berbagai pihak di pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fathan mengungkapkan bahwa hingga kini sudah ada 18 gubernur yang melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan pengurangan alokasi anggaran daerah. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Republik Indonesia.
“Keterbatasan anggaran menjadi PR kita bersama. Karena itu, yang bisa kita lakukan adalah mendorong inovasi-inovasi berbasis potensi daerah yang tidak membebani publik. Kita harus cerdas, kreatif, dan adaptif terhadap regulasi agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta langkah antisipatif daerah menghadapi penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD).
“Beliau hadir untuk memberi arahan kepada seluruh kepala daerah tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Dalam situasi TKD yang mengalami pemangkasan, diperlukan langkah inovatif agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas,” jelas Ahmad Laiman.
