JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), ini diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Langgeng mengatakan, pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi menghadapi 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025. Rakor ini untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ke depan di 2026 lebih baik lagi,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali sekaligus memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI pada 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Tak hanya soal modal, Polri juga berupaya melindungi petani dari praktik tengkulak dengan menjaga stabilitas harga. Salah satunya melalui kerja sama dengan Perum Bulog yang menyerap hasil panen dengan harga lebih kompetitif.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, serta harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga sudah mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” jelas Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan membayar pinjaman tepat waktu.
Melalui rakor ini, Polri menargetkan ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat, sekaligus mendorong kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
