TIDORE — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tidore Kepulauan berencana mengembangkan Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru di Kecamatan Tidore Utara. Pengembangan difokuskan di dua kelurahan, yakni Rum dan Rum Balibunga, yang dinilai memiliki potensi wisata bahari dan sejarah.
Kepala Disbudpar Tidore, Daud Muhammad, mengatakan Kelurahan Rum memiliki lahan wisata seluas sekitar 7 hektare yang telah dilengkapi sirkuit dan akan disinergikan dengan pengembangan wisata bahari.
“Lokasi ini berdekatan langsung dengan pantai dan Pulau Maitara, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata terpadu,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/2/2026).
Sementara di Kelurahan Rum Balibunga, pemerintah daerah menyiapkan destinasi wisata berbasis sejarah. Kawasan tersebut berada di depan Tempat Penampungan Akhir (TPA) dan akan ditandai sebagai titik nol jalur rempah.
Menurut Daud, kawasan itu menyimpan nilai sejarah penting dalam perdagangan rempah dunia.
“Di lokasi ini ada sejarah dunia. Pada 1521, bangsa Eropa yang dipimpin Juan Sebastian De Elcano datang ke Tidore dan membawa keluar rempah-rempah berupa cengkeh dan pala,” jelasnya.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penetapan Hari Rempah Nasional setiap 11 Desember, merujuk pada ekspor perdana 23,7 kuintal cengkeh dari Kesultanan Tidore ke Eropa pada 11 Desember 1521.
Untuk merealisasikan rencana itu, Disbudpar telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai acuan pembangunan kawasan wisata di dua wilayah tersebut.
Daud menambahkan, pengembangan pariwisata harus memenuhi tiga aspek utama, yakni aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Ia menilai Rum dan Rum Balibunga telah memenuhi ketiga unsur tersebut karena mudah dijangkau dari Ternate maupun Sulawesi Utara dengan biaya transportasi yang relatif murah.
Meski demikian, ia mengakui fasilitas perhotelan di Tidore masih terbatas sehingga wisatawan masih bergantung pada akomodasi di Kota Ternate.
“Kota Tidore masih minim hotel dan penginapan, jadi sebagian pengunjung biasanya kembali ke Ternate untuk menginap,” katanya.
Disbudpar menargetkan pengembangan kawasan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan perhubungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk pelaku transportasi dan UMKM.
Rencana kerja pengembangan tersebut telah diajukan ke Bapelitbang dan akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp41 miliar.
“Anggaran ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata di dua kelurahan tersebut,” pungkas Daud.
