SANANA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula turut menghadiri High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Nuku, pada Rabu (26/11/2025) malam.
Asisten I Setda Kepulauan Sula, Sutomo Teapon, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut fokus membahas langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Pembahasan mencakup koordinasi lintas daerah, optimalisasi distribusi pangan strategis, hingga penguatan cadangan pasokan di tingkat daerah. Ibu Gubernur memimpin langsung pertemuan yang dilanjutkan dengan paparan mengenai ketahanan pangan di momen hari besar keagamaan,” jelasnya.
Menurut Sutomo, arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, menekankan pentingnya pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Pesannya tegas, percepatan digitalisasi harus dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan keuangan, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui layanan pembayaran non-tunai,” katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data Bank Indonesia, komoditas pangan masih mendominasi penyumbang inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Komoditas volatile food seperti beras, gula, daging ayam, ikan dan komoditas bumbu (barito) tercatat sebagai sektor yang perlu diwaspadai hingga November 2025.
“Gubernur juga menginstruksikan OPD teknis agar melakukan pemantauan stok barang secara real time, termasuk komoditas beras, gula hingga barito,” ujar Sutomo.
Di akhir paparannya, ia menyampaikan pesan Gubernur untuk memperkuat sinergi TPID kabupaten/kota serta menghindari ego sektoral demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Beliau mengingatkan bahwa kesejahteraan dan stabilitas harga jauh lebih penting dari kepentingan apapun. Harapannya, kita dapat menutup tahun 2025 dengan kondisi ekonomi yang stabil, sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh suka cita,” tutup Sutomo.
