SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) menegaskan komitmen tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Diskominfo kabupaten/kota yang berlangsung di Halmahera Tengah pada 23 Juli 2025 lalu.
Rakor bertema “Menuju Maluku Utara Merdeka Sinyal dan Smart Layanan Pemerintahan Digital” itu telah merumuskan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital, khususnya dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet di wilayah kepulauan Maluku Utara.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si, yang mewakili Gubernur, menegaskan bahwa tindak lanjut utama yang akan dilakukan adalah mempercepat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Hal ini terutama menyangkut percepatan pembangunan BTS di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan peningkatan kapasitas bandwidth jaringan 4G yang ada.
“Saat ini Maluku Utara memiliki lebih dari seribu BTS, namun masih banyak desa yang masuk kategori blank spot maupun sinyal lemah. Fokus tindak lanjut kami adalah peningkatan kualitas BTS agar benar-benar mampu melayani kebutuhan masyarakat,” jelas Samsuddin.
Selain itu, Pemprov Malut melalui Diskominfosan juga akan menindaklanjuti kerja sama dengan provider seluler, BUMN, dan pihak swasta untuk memperluas jangkauan layanan komunikasi. Upaya ini dipandang penting agar program Merdeka Sinyal dapat terwujud, sekaligus memperkuat fondasi bagi pengembangan Smart Governance di daerah.
“Transformasi digital bukan hanya soal jaringan internet, tetapi juga menyangkut layanan pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, tindak lanjut hasil Rakor ini akan kami kawal bersama kabupaten/kota agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya tindak lanjut konkret ini, Pemprov Malut berharap seluruh pihak—baik pemerintah daerah, BUMN, maupun sektor swasta—dapat bersinergi menuntaskan persoalan telekomunikasi yang selama ini menjadi hambatan pembangunan di Maluku Utara.
