Oleh: Rusdi Arfah
Ketika seorang pemimpin lebih mengutamakan ego dan ambisi ketimbang suara rakyat, arah kebijakan negara patut dipertanyakan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kelompok Daya Mandiri Pangan (KDMP) semakin memperlihatkan indikasi kuat hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah proyek semata. Pemerintah seolah terpejam melihat realita di lapangan: banyaknya penolakan MBG dari para penerima manfaat adalah bukti nyata bahwa prioritas ini tidak sesuai kebutuhan. Para anak didik jauh lebih membutuhkan pendidikan gratis yang berkualitas daripada sekadar bagi-bagi makanan.
Ironi ini kian menyayat hati ketika di saat yang sama, para ASN dan guru di berbagai daerah menjerit akibat Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) mereka dipangkas habis-habisan atas nama “efisiensi pusat.” Kebijakan kontradiktif ini memukul telak kesejahteraan para pengabdi negara di garis depan. Bagaimana mungkin hak dan keringat guru serta ASN dikorbankan demi mengalirkan miliaran anggaran ke program-program berbau proyek yang efektivitasnya masih dipertanyakan?
Di sisi lain, belum ada bukti konkret keberhasilan program KDMP. Anggaran negara justru habis terkuras tanpa manfaat yang jelas bagi masyarakat luas, selain menguntungkan segelintir pihak yang memegang kendali proyek. Jika pemerintah mau legowo dan menanggalkan ego untuk tidak memaksakan program yang tidak krusial ini, langkah terbaik adalah segera menghentikannya. Anggaran negara harus dialokasikan ke sektor yang jauh lebih mendesak: pulihkan ekonomi nasional, kembalikan hak-hak ASN dan guru, serta benahi tata kelola negara dengan jujur dan akuntabel.
Jangan sampai pengabaian ini memicu gelombang kejenuhan dan kemuakan publik yang berisiko fatal bagi stabilitas berbangsa dan bernegara.
Mari kembali berpikir jernih dalam mengelola negara dan mengembalikan arah kebijakan sesuai akar dasar bernegara. Kita bersuara bukan karena benci, melainkan karena rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air ini.
*Menagih Makna Kemerdekaan yang Hakiki*.
Surat terbuka di atas bukan sekadar barisan kalimat kritik, melainkan cermin refleksi kritis atas tata kelola anggaran dan arah kebijakan nasional saat ini. Ketika kesejahteraan pilar pendidikan dan pelayan publik digadaikan demi program-program yang belum teruji efektivitasnya, pertanyaan besar pun mengemuka: untuk siapakah sebenarnya pembangunan ini ditujukan?
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ruang-ruang publik Indonesia alih-alih dipenuhi sukacita, justru diwarnai oleh kebingungan dan kecemasan mendalam. Di tengah gaung narasi Indonesia Emas, realita di akar rumput memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara ambisi elit dan kebutuhan riil masyarakat. Lembar demi lembar kebijakan yang digulirkan alih-alih menjadi hadiah manis kemerdekaan, malah terasa seperti pembebanan baru yang menghimpit kesejahteraan para pengabdi negara dan rakyat kecil.
Suara gelisah itu kini tidak lagi berbisik di lorong-lorong instansi atau ruang guru, melainkan menyeruak menjadi keprihatinan bersama.
Jika kritik dan masukan dari rakyat terus dianggap sebagai angin lalu, kado kemerdekaan tahun ini tidak lebih dari sekadar seremoni megah tanpa makna bagi mereka yang berjuang di garis depan pelayanan masyarakat. Sudah saatnya pemerintah melepaskan kacamata proyek dan kembali mendengarkan nurani rakyat demi menjaga marwah serta stabilitas Bangsa Indonesia.
