TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa evaluasi dan rolling jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilaksanakan pada Januari 2026. Proses tersebut dipastikan tidak dilandasi unsur suka atau tidak suka, melainkan murni berdasarkan kinerja melalui penerapan Manajemen Talenta (MT).
Menurut Wali Kota, dalam evaluasi tersebut akan ada pejabat yang digeser hingga kemungkinan dinonjobkan. Ia menekankan bahwa keputusan nonjob merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh ASN yang tidak memenuhi kriteria.
“Nanti ada yang digeser dan ada yang nonjob. Kalau nonjob, itu harus terima,” tegasnya.
Selain kinerja, Wali Kota menyebutkan bahwa aspek loyalitas juga menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi. Ia menyinggung masih adanya pejabat yang tidak menindaklanjuti perintah pimpinan serta kurang melibatkan bawahan dalam pelaksanaan tugas.
“Pengalaman tahun lalu sampai sekarang, ada yang saya minta ini dan itu, tapi tidak dikerjakan. Ada juga yang bekerja, tapi tidak mau melibatkan anak buah,” ungkapnya.
Evaluasi dan rolling jabatan ini, lanjut Wali Kota, tidak hanya menyasar pejabat eselon II, tetapi juga eselon III dan IV, mengingat masih terdapat sejumlah jabatan yang kosong.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan, Rusdy Thamrin. Ia menjelaskan bahwa penerapan Manajemen Talenta secara resmi mulai berlaku pada Januari 2026 dan Kota Tidore Kepulauan telah memiliki Surat Keputusan (SK) terkait, tinggal ditindaklanjuti.
Rusdy menguraikan, dalam Manajemen Talenta terdapat sembilan kotak kriteria yang terbagi atas dua aspek utama, yakni kinerja dan potensi. Aspek kinerja dibagi menjadi tiga kategori: di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Sementara aspek potensi juga terbagi menjadi tiga kategori: rendah, menengah, dan tinggi.
“Dari sembilan kotak MT itu, yang diusulkan adalah mereka yang berada di kotak 7, 8, dan 9. Namun, kotak 9 menjadi prioritas utama. Meski demikian, bisa juga diambil dari kotak 7 dan 8. Di bawah itu tidak bisa karena ada rumus penilaiannya,” jelas Rusdy.
Ia menambahkan, proses profiling yang dilakukan BKPSDM beberapa waktu lalu merupakan bagian dari penilaian kinerja ASN. Untuk evaluasi pejabat eselon II, penilaian sepenuhnya merujuk pada sembilan kotak Manajemen Talenta. Sementara untuk eselon III dan IV, penilaian lebih difokuskan pada potensi serta kesesuaian latar belakang jabatan.
“Penempatan juga melihat basic atau kompetensi yang dimiliki oleh yang bersangkutan,” pungkasnya. (*)
