TIDORE – Sebanyak 805 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Kerja Tahun 2026.
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin 2 November 2026.
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa perpanjangan kontrak kerja PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, tingkat kehadiran, serta kedisiplinan masing-masing pegawai.
Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal kehadiran di tempat kerja.
Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya peningkatan status kepegawaian dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Saya mohon kepada kalian semua, disiplin itu penting. Apalagi sekarang ini semua daerah memperjuangkan PPPK Penuh Waktu. Semua itu bisa terjadi kalau ngoni disiplin. Jangan lagi ada yang malas-malasan masuk kantor,” tegas Muhammad Sinen.
Ia bahkan mengingatkan bahwa pegawai yang tidak masuk kantor selama tujuh hari berturut-turut tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenai tindakan tegas hingga pemberhentian.
Selain persoalan kedisiplinan, Wali Kota juga mengingatkan seluruh PPPK agar menjaga perilaku dan tidak terlibat dalam persoalan hukum, baik di lingkungan tempat kerja maupun di tempat tinggal masing-masing.
Muhammad Sinen meminta para pegawai menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) secara profesional dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan agar seluruh PPPK menjauhi penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang.
Ia berharap, perpanjangan masa kerja tersebut menjadi motivasi bagi seluruh PPPK Paruh Waktu untuk meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Tidore Kepulaua
