TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmen untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, akuntabel, serta selaras dengan arah pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat membacakan pidato dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 beserta nota keuangannya. Rapat tersebut digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Tidore, Senin (24/11/2025).
Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pemanfaatan aset daerah.
Meski mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemkot Tidore memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah tetap dilejutkan secara optimal.
“Dalam aspek belanja, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta fokus pada program-program strategis bagi masyarakat,” tegas Wali Kota.
Adapun program prioritas yang akan menjadi fokus belanja daerah, antara lain:
-
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan;
-
Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah kepulauan;
-
Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;
-
Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
-
Penanganan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.
Pendapatan dan Belanja APBD 2026
Dalam penyampaiannya, Wali Kota menjelaskan bahwa RAPBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 796,19 miliar. Target ini mengalami penurunan sebesar 25,56 persen dibandingkan APBD Tahun 2025.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari:
-
PAD: Rp 72,36 miliar
-
Transfer: Rp 716,96 miliar
-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp 6,86 miliar
Sementara itu, belanja daerah Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp 969,12 miliar, turun 16,60 persen dari tahun sebelumnya. Belanja tersebut dialokasikan untuk:
-
Belanja Operasi: Rp 755,16 miliar
-
Belanja Modal: Rp 99,92 miliar
-
Belanja Tidak Terduga: Rp 7 miliar
-
Belanja Transfer/Bantuan Keuangan: Rp 87,87 miliar
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, Forkopimda Kota Tidore, para asisten, staf ahli Wali Kota, pimpinan OPD, camat serta insan pers.
Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda APBD 2026 oleh Wali Kota kepada Ketua DPRD sebagai tanda dimulainya pembahasan resmi APBD 2026. (*)
