TIDORE-Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 DPRD Kota Tidore Kepulauan.
LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di hadapan DPRD sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa ruang lingkup LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia menegaskan, tahun 2025 merupakan periode strategis sebagai tahun transisi sekaligus awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Seluruh capaian kinerja didasarkan pada visi terwujudnya Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan untuk semua,” ujar Muhammad Sinen.
Secara umum, capaian indikator kinerja daerah menunjukkan hasil sangat baik, dengan rata-rata capaian mencapai 100,49 persen. Indeks infrastruktur menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 89,11, melampaui target 85,00 atau mencapai 104,84 persen.
Sementara itu, indeks demokrasi daerah dan reformasi birokrasi juga menunjukkan capaian tinggi dengan masing-masing 99,99 persen dan 99,76 persen.
Namun demikian, beberapa indikator masih memerlukan perhatian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 72,91, masih di bawah target 74,88, dengan capaian kinerja 97,37 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Dari target 4,2 persen, realisasi hanya mencapai 2,30 persen atau 54,76 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga masih berada di atas target, yakni 4,02 persen dibandingkan target 3,33 persen. Sementara tingkat kemiskinan tercatat 6,54 persen, sedikit lebih tinggi dari target 6,20 persen.
Di sektor lingkungan, indeks risiko bencana meningkat signifikan menjadi 241,25, jauh di atas target 161,25. Kondisi ini, menurut Muhammad Sinen, sejalan dengan tren nasional berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dalam bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 10,18 tahun dari target 10,56 tahun, yang menunjukkan sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan hingga setara kelas X SMA.
Muhammad Sinen menambahkan, berbagai persoalan yang belum terselesaikan akan menjadi fokus dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Ia juga menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian kebijakan transfer ke daerah dalam APBN.
Di sisi lain, beban belanja pegawai, khususnya untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), turut mempersempit ruang fiskal daerah.
Melalui penyampaian LKPJ ini, pemerintah daerah berharap memperoleh masukan konstruktif dari DPRD guna meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
“Kami membuka ruang kolaborasi dan komitmen bersama demi kemajuan nyata Kota Tidore Kepulauan,” kata Muhammad Sinen.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun 2025 dari Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Ade Kama dan dihadiri 23 dari 25 anggota DPRD, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.(*)
