TIDORE – Warga Maluku Utara, khususnya Kota Tidore Kepulauan, patut berbangga. Tokoh pejuang sekaligus Gubernur pertama Irian Barat, Sultan Zainal Abidin Sjah, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah pusat.
Setelah melalui proses panjang sejak tahun 2021, usulan Sultan Tidore ke-37 itu akhirnya terealisasi tepat pada momentum Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2025). Penganugerahan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025.
Sejarawan Universitas Khairun, Irfan Ahmad, yang turut terlibat dalam penyusunan naskah akademik pengusulan gelar tersebut, menyampaikan rasa bangganya atas pengakuan negara terhadap sosok Sultan Zainal Abidin Sjah.
“Ada kebanggaan tersendiri bisa ikut menulis naskah akademik yang mengangkat tiga tokoh besar dari Maluku Utara, yaitu Sultan Baabullah Datu Syah (1528–1583), Salahuddin bin Talabuddin (1887–1948), dan Zainal Abidin Sjah (1912–1967),” ujar Irfan Ahmad.
Namun, menurutnya, masih banyak figur di Maluku Utara yang belum memperoleh pengakuan negara, meski perjuangan dan jasa mereka tetap hidup dalam ingatan masyarakat.
“Mari lanjutkan semangat juang para pahlawan dengan menjaga integritas tanpa korupsi, melindungi hutan dari kerusakan, dan melawan pembodohan dengan memperkuat literasi,” imbuhnya.
Irfan menjelaskan, Sultan Zainal Abidin Sjah dikenal memiliki falsafah hidup yang kuat, yang menjadi pegangan untuk menyatukan rakyat agar tidak mudah diadu domba oleh kepentingan kolonial Belanda.
Ketika Belanda berusaha menarik simpati para bangsawan agar mendukung proyek Negara Indonesia Timur (NIT), Sultan Zainal justru menegaskan sikapnya bahwa Papua dan Maluku Utara adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.
“Dalam Konferensi Denpasar, 20 Desember 1946, Sultan Zainal mengusulkan perubahan Pasal 1 RPP-NTB agar pengaturan Karesidenan Papua Baru (Nieuw Guinea) ditentukan kemudian — tujuannya agar Papua tetap menjadi bagian dari NIT. Usulan itu didukung 15 utusan daerah lain,” papar Irfan.
Namun, dalam pemungutan suara pengesahan Naskah Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan UUD Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS), Sultan Zainal menjadi satu-satunya tokoh yang menolak, sementara 50 anggota parlemen lainnya menyetujui.
“Walau berdiri sendiri, Sultan Zainal Abidin Sjah tidak gentar. Ia menolak kebijakan Belanda terkait Irian Barat. Keteguhan sikap itu menunjukkan dedikasinya terhadap tanah air di tengah tekanan politik yang besar,” jelas Irfan.
Sikap patriotik Sultan Tidore itu kemudian menarik perhatian Presiden Soekarno. Melihat keteguhan Sultan dalam mempertahankan Irian Barat, Soekarno datang ke Tidore untuk mengajaknya memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda.
Pada 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kota sementara di Soa-Sio, Tidore, sebagai langkah strategis untuk melemahkan posisi Belanda.
“Presiden menegaskan, sejak ratusan tahun lalu, Irian Barat dan pulau-pulau di sekitarnya merupakan wilayah Kesultanan Tidore. Sejalan dengan itu, pada 23 September 1956, Zainal Abidin Sjah resmi dilantik sebagai Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat melalui SK Presiden RI Nomor 142 Tahun 1956,” tutup Irfan Ahmad.
