TIDORE – Kinerja 12 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauam dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai disorot.
Mereka dianggap tidak becus melayani masyarakat, dan mengawal program pemerintah dibawah kepemimpinan Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota, Ahmad Laiman.
Padahal, dua pucuk pimpinan pemerintahan Kota Tidore ini, merupakan jebolan PDIP sekaligus kader partai yang diusung oleh PDIP pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tidore Tahun 2024 silam.
Selain dianggap berkinerja buruk, 12 Anggota DPRD dari PDIP itu, juga dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap PDIP yang telah membesarkan nama mereka, dan memberikan ruang untuk mereka menjadi Anggota DPRD, sehingga terkesan, mereka hanya mementingkan diri sendiri.
Buktinya, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, setiap agenda-agenda reses yang dilakukan oleh 12 Anggota DPRD tersebut tidak pernah melibatkan pengurus anak cabang (PAC).
12 Anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu, diantaranya, Ade Kama, Abdurrahman Arsyad, Ardiansyah Fauji, Sarmin Mustari, Ahmad Zen, Marwan Suwardi, Nurul Asnawia, Megawati Safitri, Idham Sabtu, Efendi Ardianto, Afina Ahmad Ishak, dan Hamga Basinu.
Akibat ketidak pedulian 12 Anggota DPRD tersebut, membuat Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tidore Kepulauan bergejolak. delapan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan resmi mengadu ke Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Tidore agar segera melakukan evaluasi terhadap 12 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari fraksi PDIP.
Bahkan Salah satu unsur pimpinan DPRD yakni Ade Kama yang merupakan kader PDIP, diminta agar segera mundur dari jabatannya selaku Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan. PAC menuntut agar DPC PDIP segera mencopot Ade Kama dari jabatan Ketua DPRD Tidore.
Hal ini dinilai karena Ade Kama yang merupakan petugas partai hanya memandang sebelah mata pengurus ditingkat bawah, PAC menilai Ketua DPRD mau diperlakukan sama seperti anggota fraksi biasa dalam hal-hal kebijakan partai.
Menyikapi hal ini, Sekertaris DPC PDIP Wahyudi Wahid, membenarkan adanya mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh PAC PDIP Kota Tidore terhadap 12 Anggota DPRD dari PDIP, mosi tidak percaya itu, mereka tuangkan dalam bentuk Surat yang disampaikan secara resmi ke DPC PDIP Kota Tidore.
“Memang, mereka (8 PAC,red) sudah memasukan surat ke kami kemarin (Senin,red) terkait itu,” kata Yudi sapaan akrab Wahyudi Wahid, Selasa (27/1/26).
Yudi menegaskan, pada dasarnya, pimpinan DPC akan menindaklanjuti tuntutan dari delapan PAC sebagaimana yang tertuang dalam surat tersebut.
“Kami di DPC akan gelar rapat. Untuk membahas hal ini. Apakah kami akan panggil fraksi dan pengurus PAC atau bagaimana. Intinya kami akan gelar rapat untuk tindak lanjut masalah ini,” tegas Yudi.
Ia menjelaskan, rapat dalam menindak lanjuti tuntutan-tuntutan pengurus PAC ini tetap bersandar pada mekanisme AD ART partai. Untuk itu, DPC akan tetap meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, diantaranya fraksi dan PAC.
“Hal ini merupakan dinamika yang biasa dalam berpartai,” kata Yudi.
Ia mengemukakan, inti dari poin keberatan yang dilayangkan oleh delapan PAC tersebut adalah bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Tidore terkesan memandang sebelah mata pengurus PAC. Sehingga bisa dimaknai, bahwa poin keberatan itu dimaksudkan agar evaluasi ke arah perbaikan internal yang lebih baik lagi.
“PAC ini menilai bahwa fraksi tidak menjalan prinsip tiga pilar yakni legislatif, struktural dan pemerintahan. Jadi, PAC menganggap masih ada ketimpangan disitu,” tutur Yudi.
Keberatan yang diajukan oleh PAC itu juga mendapat perhatian dari Ketua DPD PDI Perjuangan, Muhammad Sinen.
Baginya, suara pengurus PAC maupun Ranting dan Anak Ranting harus didengar. Karena, ujung tombak sebuah partai itu ada di tingkat bawah.
“Kekuatan partai itu dibangun dari bawah, bukan dari atas. Jadi wajib hukumnya suara dari bawah itu didengar dan ditindaklanjuti,” kata Muhammad Sinen.
Ketua DPD tersebut bahkan mengutip pernyataan dari ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bahwa jika masuk ke partai hanya ingin cari hidup di partai lebih baik keluar dari partai atau memanfaatkan partai demi keuntungan pribadi maka lebih baik keluar.
“Saya baru tahu kalau ada protes dari PAC ini. Partai ini besar karena kekuatan dari bawah, bukan dari atas. Partai ini mengajarkan kepada kadernya tentang solidaritas, kekompakan. Tapi kalau ada anggota DPRD yang setelah dilantik kemudian menjauh dari kader-kader ditingkat bawah maka perlu dievaluasi,” tegasnya.(*)
