TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tidore Kepulauan Masa Persidangan II Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu (29/4/2026).
Agenda rapat tersebut membahas penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, khususnya pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah langkah berani yang krusial. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan ketat, serta kemampuan memprioritaskan program yang langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Muhammad Sinen.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah harus selektif memilih program prioritas yang benar-benar mendesak. Efisiensi anggaran bukan akhir pembangunan, tetapi dorongan untuk berinovasi,” katanya.
Muhammad Sinen mengakui kebijakan efisiensi berdampak terhadap aktivitas pemerintahan dan pembangunan pada awal pelaksanaan RPJMD 2025-2029.
Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menjelaskan, langkah strategis yang akan ditempuh yakni melakukan pemetaan ulang program prioritas dengan menitikberatkan pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
“Dengan memperkuat infrastruktur pendukung di sektor-sektor ini, diharapkan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan PAD sebagai modal kemandirian daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memformulasikan efisiensi belanja secara proporsional guna memperkuat jaring pengaman sosial serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Wali Kota memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar tetap terjaga meski di tengah keterbatasan fiskal. Seluruh rekomendasi DPRD, kata dia, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Menutup sambutannya, Muhammad Sinen mengajak seluruh pihak menjadikan efisiensi anggaran sebagai momentum membangun struktur keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan tangguh.
“Dengan komitmen bersama, saya optimistis Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai target pembangunan meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Kita tetap memastikan arah pembangunan menuju Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan untuk semua,” katanya.
Sementara itu, rekomendasi DPRD yang dibacakan juru bicara Sarmin Mustari menyoroti sejumlah sektor strategis. Pada sektor pendidikan, DPRD merekomendasikan audit internal dan pemerataan akses belajar.
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong transformasi program pemberian makanan tambahan (PMT) stunting serta audit kinerja layanan kesehatan.
Untuk sektor tenaga kerja, DPRD mengusulkan pembaruan kurikulum pelatihan kerja dan pembentukan platform digital “Tidore Karir” sebagai sistem informasi ketenagakerjaan.
Sedangkan di sektor sosial, DPRD merekomendasikan restrukturisasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), transformasi bantuan sosial menuju graduasi mandiri, serta audit kemiskinan berbasis lokus.
Pada sektor pertanian dan perikanan, DPRD mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi produksi pangan serta hortikultura, sekaligus mengaktifkan koperasi nelayan untuk menjamin ketersediaan BBM, biaya operasional, dan es balok.
“Rekomendasi juga menyasar sektor ekonomi kreatif dan koperasi, sektor perencanaan dan keberlanjutan, hingga tata kelola. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang dirasakan masyarakat,” ujar Sarmin.(*)
