TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan sesuai sasaran.
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, mengatakan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin 16 November 2026.
Ismail menjelaskan, rakor yang digelar setiap pekan itu tidak hanya membahas perkembangan inflasi daerah, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi kebijakan pemerintah pusat terkait perlindungan sosial dan penetapan upah minimum.
Menurut dia, secara umum harga bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan masih relatif stabil. Meski demikian, terdapat sejumlah komoditas yang sempat mengalami kenaikan harga pada pekan pertama November, di antaranya cabai rawit dan cabai merah.
“Untuk bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami kenaikan harga. Namun, beberapa komoditas seperti cabai rawit dan cabai merah sempat mengalami kenaikan pada minggu pertama November. Saat ini, harga kedua komoditas tersebut sudah kembali mengalami penurunan,” kata Ismail.
Selain pengendalian inflasi, Ismail mengungkapkan bahwa capaian perlindungan sosial di Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 22 persen. Angka tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 19 persen.
Ia mengatakan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait saat ini terus melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program tersebut menyasar aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga non-ASN, hingga masyarakat umum.
“OPD terkait saat ini melakukan pengecekan lapangan terkait perlindungan sosial. Selain itu, aktivasi IKD juga terus didorong, baik bagi ASN, PPPK, tenaga non-ASN maupun masyarakat,” ujar Ismail.
Rakor tersebut turut dihadiri Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain serta Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam.(*)






