Oleh:Indra Abidin, S.Pd.,M.Pd
Akademisi Univ. Bumi Hijrah (Unibrah) Maluku Utara
Di tengah proses pembangunan, khususnya di sektor pendidikan. Kita perkaya sekaligus perkuat pertumbuhan dan pergerakannya dengan “narasi besar (grand narrative)” bahwa pendidikan mengasah ketajaman perspektif perubahan.
Semua faktor pendukung memerlukan atensi lebih. Mulailah kita bahasakan tentang infrastruktur dan suprastrukturnya, misalnya ketimpangan akses pendidikan yang berkualitas antara daerah cukup lebar. Bangunan secara fisik tidak mencerminkan kesiapan, regulasi dan manajemen sering berganti—tanpa pertimbangan.
Sektor krusial ini erat hubungannya dengan kebudayaan. Inilah yang kita maknai sebagai suatu upaya pembangunan bangsa yang fundamental. Dapat juga kita menyebut, langkah memperkuat, mempersatukan semua unsur pendukung menuju atau mencapai “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Oleh karena unsur lain telah atau sedang berjalan—sebut saja begitu karena belum berisikan data—yang dibutuhkan adalah: memperdalam kebudayaan sendiri—sebagai suatu refleksi tanpa mengesampingkan kritik agar iklim politik dan kepemimpinan membangun hal yang sama. Titik tolak inilah, kata “kebudayaan” yang berasal dari bahasa Latin colere yakni “mengolah, mengerjakan” dimasukan dalam upaya memperkaya gagasan pembangunan. Secara asal usul kebudayaan lalu diartikan mengolah tanah atau bertani—dalam perkembangannya kemudian diperluas menjadi mengelolah apapun di alam.
Dalam hal apapun, kadang-kadang kita mengisinya dengan perasan-perasan materi beserta kebudayaan luar, secara global–entah saat berlibur bahkan dibuang karena keadaan-keadaan tertentu, maupun memperoleh pendidikan formal maupun non. Ambil contoh, saat Ki. Hadjar Dewantara (selanjutnya disebut KHD) menggagas berdirinya lembaga pendidikan Tamansiswa.
Bahwa pada 1922 yang waktu itu Bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat mendirikan lembaga pendidikan Tamansiswa dengan asas-asas yang memungkinkan masuknya perwujudan kebudayaan Barat modern, yang kemudian diujinya dan diambil apa yang dapat melengkapi kebudayaan Indonesia (dimuat dalam kumpulan hasil wawancara yang disiarkan oleh BBC Indonesia pada periode April-Desember 1985, oleh Abdurrachman Surjomihardjo, cerita Tamansiswa dan “Wilde Scholen” Colin Wild & Peter Carey, 2024).
Artinya KHD memperlihatkan dinamisme dalam proses memperkaya kebudayaan sendiri. Dengan kata lain, selama tidak mempersempit kemajuan apalagi memperlambat proses pembangunan bangsa, di situlah esensi dari merawat dan memperkokoh kebudayaan sendiri. Namun, kekayaan perspektif semacam ini—hanya bisa diperkuat dengan peran pemimpin. Itulah mengapa, pemimpin adalah orang yang memadupadankan irama pembangunan tiap-tiap orang terhadap tumbuh kembangnya, termasuk dalam suatu organisasi.
Kita juga perlu memperdalam latar belakang gagasan KHD tersebut, bahwa ia dalam kondisi dibuang—lebih tepatnya sebagai buang politik. Dengan kata lain, ia memberi contoh tentang suatu keberadaan yang sempit, dihimpit ujian atas seberapa dalam kepemimpinan yang dimiliki seseorang—keterbatasan sekalipun tetaplah suatu kepemimpinan haruslah produktif.
“Di Nederland ia mempelajari pendidikan Barat, terutama pendidikan merdeka yang tengah dikembangkan oleh antara lain Jan Ligthart (1859-1916) dan Maria Montessori (1870-1952). Ia juga mempelajari sistem pendidikan yang dijalankan oleh Rabindranath Tagore (1861-1941). Ia giat menulis dan berbicara dalam berbagai kesempatan di Nederland…” (lanjut Abdurachman Surjomihardjo).
Pertanyaannya, dapatkah contoh atau “tradisi” kepemimpinan KHD—diisi dalam tiap aktivitas besar maupun kecil, bukan hanya “Hari Pendidikan” tetapi har-hari lain. Lebih spesifik disebut memperkuat core value-nya Indonesia. Nilai di sini, berarti cara kita mengolah, mengerjakan tugas pembangunan—dibagun di atas tindakan-tindakan keseharian yang berbudaya. Mengikuti pemikiran KHD, juga sebagai tindakan literasi. Menulis, dan berbicara tentang kemajuan. Meski di ruang sempit, di perpustakaan kecil.
Dengan begitu, tindakan pemimpin adalah cerminan dari resapan “pemikiran publik tentang keresahan, keamanan dan kedamaian yang ingin diperoleh.” Pendeknya menelaah aspirasi (aspiration) ke peningkatan kualitas hidup. Di tengah upaya pembangunan itu, memilih pemimpin harusnya dimengerti: menempatkannya sebagai role model atas banyak hal. Pemimpin seperti KHD, adalah contoh konkrit. “Menjadikannya” sebagai acuan pembangunan—khususnya dalam sekor pendidikan (semua jalur) adalah best practice-nya pemikiran yang tumbuh dari kebudayaan sendiri.
