Refleksi 27 Tahun Maluku Utara: Menagih Janji Kesejahteraan, Mendesak Pemekaran Kota Sofifi

- Jurnalis

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Rahmattullah Yahya, SE., M.Si

 

Tepat pada usia ke-27 tahun, Provinsi Maluku Utara berdiri di tengah sebuah paradoks pembangunan. Di satu sisi, provinsi berjuluk Bumi Kieraha ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, mulai dari potensi kelautan dan perikanan hingga sumber daya mineral, terutama nikel. Namun, di sisi lain, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tumbuh seiring dengan besarnya potensi ekonomi tersebut.

Karena itu, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara tidak semestinya berhenti pada seremoni, ucapan selamat, dan kemeriahan perayaan. Momentum ini harus menjadi ruang evaluasi untuk mengukur sejauh mana pembangunan selama hampir tiga dekade benar-benar menghadirkan perubahan bagi kehidupan masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah kekayaan alam Maluku Utara telah memberikan manfaat yang adil bagi rakyatnya? Dan, apakah pembangunan yang selama ini berlangsung sudah menjangkau masyarakat di seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar?

Dua pertanyaan tersebut penting diajukan agar peringatan hari jadi provinsi tidak sekadar menjadi ritual tahunan, tetapi juga momentum untuk menagih komitmen pembangunan yang lebih berkeadilan.

Kekayaan Alam Melimpah, Pemerataan Kesejahteraan Masih Menjadi Pekerjaan Rumah.

Sejak resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, pembentukan Provinsi Maluku Utara membawa harapan besar. Pemekaran wilayah diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah 27 tahun, harapan tersebut perlu dievaluasi secara terbuka. Sejumlah tantangan pembangunan masih membutuhkan perhatian serius, terutama pemerataan infrastruktur, kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, dan kesenjangan antarwilayah.

Pertumbuhan sektor pertambangan memang menjadi salah satu penggerak penting perekonomian Maluku Utara. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin pemerataan kesejahteraan. Angka pertumbuhan perlu dibaca bersama indikator kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta distribusi manfaat ekonomi di tengah masyarakat.

Pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya investasi yang masuk atau meningkatnya aktivitas industri. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari kehidupan nelayan yang semakin sejahtera, petani yang memperoleh kepastian pasar, tenaga kerja lokal yang memiliki kesempatan berkembang, serta masyarakat di wilayah terpencil yang mendapatkan pelayanan dasar secara layak.

Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tengah geliat ekonomi yang berlangsung di tanah kelahirannya sendiri.

Di sinilah pemerintah perlu memastikan bahwa kekayaan alam tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Investasi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan, perlindungan lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Sofifi dan Persoalan Ibu Kota yang Belum Tuntas

Refleksi 27 tahun Maluku Utara juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan Sofifi sebagai ibu kota provinsi.

Sofifi memegang posisi strategis sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Namun, secara administratif, Sofifi masih berada dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan. Situasi ini menempatkan pembangunan ibu kota provinsi dalam tata kelola yang melibatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Baca Juga :  Memuliakan Nabi Muhammad ﷺ Dengan Meneladani Akhlaknya

Persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam. Sebuah ibu kota provinsi membutuhkan perencanaan kawasan yang terpadu, infrastruktur yang memadai, transportasi yang terhubung, pelayanan publik yang mudah dijangkau, serta ruang ekonomi yang mampu menghidupkan aktivitas masyarakat.

Apabila pembagian kewenangan, perencanaan, dan pembiayaan tidak terkoordinasi secara optimal, pembangunan kawasan ibu kota berisiko berjalan tidak maksimal. Karena itu, kejelasan tata kelola menjadi salah satu prasyarat penting untuk menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berkembang dan memiliki daya saing.

Sofifi tidak boleh hanya berfungsi sebagai lokasi berdirinya kantor-kantor pemerintahan. Ibu kota provinsi seharusnya tumbuh menjadi ruang hidup masyarakat, pusat pelayanan, simpul ekonomi, serta wajah kemajuan Maluku Utara.

Tantangannya bukan sekadar membangun gedung pemerintahan, jalan, atau kawasan perkantoran. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan kota yang hidup, dengan aktivitas perdagangan, pendidikan, jasa, ruang publik, dan fasilitas sosial yang memadai.

 

Pemekaran Kota Sofifi: Kebutuhan Strategis yang Harus Dikaji Serius

Gagasan pemekaran Kota Sofifi menjadi daerah otonom baru (DOB) patut ditempatkan sebagai agenda strategis dalam pembahasan masa depan Maluku Utara.

Pemekaran bukan tujuan pada dirinya sendiri. Penambahan daerah administratif tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan. Tanpa perencanaan yang matang, kapasitas fiskal yang memadai, dan birokrasi yang efektif, pemekaran justru berpotensi menambah beban anggaran serta menciptakan persoalan tata kelola baru.

Namun, kondisi tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan penataan pemerintahan ibu kota provinsi. Yang diperlukan adalah kajian yang terbuka, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Setidaknya terdapat tiga pertimbangan utama mengapa wacana pemekaran Kota Sofifi perlu dibahas secara serius.

Pertama, kepastian pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Status kota otonom berpotensi memberikan ruang kewenangan yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola tata ruang, infrastruktur perkotaan, pelayanan dasar, dan pembangunan ekonomi lokal. Akan tetapi, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila pembagian urusan pemerintahan dirancang dengan baik dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan baru.

Kedua, percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.

Dengan desain kelembagaan dan perencanaan fiskal yang tepat, pemerintahan kota dapat lebih fokus mengembangkan kebutuhan kawasan perkotaan. Penataan transportasi, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ruang usaha dapat dirancang secara terintegrasi.

Sofifi juga perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, pedagang, pelaku jasa, serta tenaga kerja lokal. Pembangunan kota tidak boleh hanya menguntungkan aparatur dan pemilik modal, tetapi harus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Ketiga, penguatan fungsi dan martabat ibu kota provinsi.

Sebagai pusat pemerintahan, Sofifi membutuhkan kepastian arah pembangunan jangka panjang. Penataan kawasan yang terencana, fasilitas publik yang representatif, konektivitas antardaerah, dan lingkungan perkotaan yang layak merupakan bagian penting dari upaya memperkuat fungsi ibu kota.

Pemekaran dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan hukum, administratif, kewilayahan, kapasitas fiskal, serta pertimbangan kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Dalil Militer, Umat Islam Harus Kuat

Karena itu, pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, akademisi, dan masyarakat perlu membangun pembahasan yang serius mengenai berbagai opsi penataan Sofifi. Tujuannya bukan semata-mata mengejar status administratif, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.

Moratorium Bukan Alasan untuk Menghentikan Pembahasan

Salah satu tantangan yang harus diperhitungkan adalah kebijakan nasional mengenai moratorium atau pembatasan pembentukan daerah otonom baru. Oleh sebab itu, perjuangan pemekaran Sofifi tidak cukup dilakukan melalui tuntutan politik semata.

Diperlukan argumentasi yang kuat, dokumen akademik, kajian kelayakan, pemetaan wilayah, proyeksi kemampuan keuangan daerah, analisis kebutuhan pelayanan, serta perhitungan dampak terhadap Kota Tidore Kepulauan dan wilayah sekitarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu duduk bersama untuk membahas masa depan Sofifi secara konstruktif. Dialog tersebut penting agar penataan ibu kota tidak berkembang menjadi pertentangan antarpemerintah daerah, tetapi menjadi agenda bersama untuk memperbaiki pelayanan dan mempercepat pembangunan.

 

Pada saat yang sama, pemerintah tidak harus menunggu pemekaran untuk membenahi persoalan yang dapat ditangani sekarang. Koordinasi lintas pemerintahan, penyelarasan rencana tata ruang, pembagian tanggung jawab pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terus diperkuat sembari proses kajian pemekaran berjalan.

 

Dengan demikian, perjuangan menjadikan Sofifi sebagai ibu kota yang representatif harus berjalan melalui dua jalur sekaligus: memperbaiki tata kelola saat ini dan menyiapkan dasar kebijakan untuk masa depan.

 

Menyalakan Kembali Semangat Kie Raha

Usia 27 tahun merupakan momentum yang tepat bagi Maluku Utara untuk mengukur kembali arah pembangunan dan keberpihakan kebijakannya. Pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesejahteraan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan. Kekayaan alam harus memberikan manfaat yang lebih luas. Pendidikan dan kesehatan perlu diperkuat. Kesenjangan antarwilayah harus dikurangi. Sementara itu, masa depan Sofifi sebagai ibu kota provinsi perlu mendapatkan kepastian melalui perencanaan yang terukur dan keputusan yang berpihak pada kepentingan publik.

Pemekaran Kota Sofifi layak terus diperjuangkan sebagai salah satu opsi strategis, dengan tetap mengedepankan kajian kelayakan, kepastian hukum, kesiapan fiskal, dan aspirasi masyarakat. Yang terpenting, perdebatan mengenai status administratif tidak boleh mengalihkan perhatian dari tujuan utamanya: menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Dirgahayu ke-27 Provinsi Maluku Utara.

Sudah saatnya semangat Kie Raha diterjemahkan menjadi kerja nyata. Bukan sekadar merayakan usia, melainkan memastikan bahwa setiap tahun yang berlalu membawa perubahan bagi masyarakat.

Sebab, kemajuan Maluku Utara tidak cukup diukur dari seberapa besar kekayaan alam yang dimiliki atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya. Kemajuan harus terlihat dari seberapa adil hasil pembangunan dibagikan dan seberapa besar negara hadir dalam kehidupan rakyatnya.

Berita Terkait

Dari Halmahera, Sehat untuk Semua: Menjaga Hutan, Merawat Kehidupan
Indahnya Sedekah Subuh di Hari Jumat: Amalan Ringan, Berkah Melimpah
Memuliakan Nabi Muhammad ﷺ Dengan Meneladani Akhlaknya
Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan dengan Menjaga Amanah Bangsa
Jeritan ASN dan Guru di Daerah: Tunjangan Dipotong, Anggaran Malah Dihamburkan ke Program Tak Tepat Sasaran
Piala Dunia Telah Usai, Kini Saatnya Mengejar Piala Akhirat
Pemikiran KHD dan Upaya Memperkaya Kebudayaan Sendiri
Dalil Militer, Umat Islam Harus Kuat
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 07:34 WIB

Dari Halmahera, Sehat untuk Semua: Menjaga Hutan, Merawat Kehidupan

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:07 WIB

Refleksi 27 Tahun Maluku Utara: Menagih Janji Kesejahteraan, Mendesak Pemekaran Kota Sofifi

Kamis, 10 September 2026 - 15:57 WIB

Indahnya Sedekah Subuh di Hari Jumat: Amalan Ringan, Berkah Melimpah

Jumat, 4 September 2026 - 18:10 WIB

Memuliakan Nabi Muhammad ﷺ Dengan Meneladani Akhlaknya

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:36 WIB

Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan dengan Menjaga Amanah Bangsa

Kamis, 6 Agustus 2026 - 09:34 WIB

Jeritan ASN dan Guru di Daerah: Tunjangan Dipotong, Anggaran Malah Dihamburkan ke Program Tak Tepat Sasaran

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:02 WIB

Piala Dunia Telah Usai, Kini Saatnya Mengejar Piala Akhirat

Senin, 20 Juli 2026 - 14:49 WIB

Pemikiran KHD dan Upaya Memperkaya Kebudayaan Sendiri

Berita Terbaru