TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara sebagai ajang koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini berlangsung di Ballroom Gamalama Bela Hotel, Ternate, Rabu (17/12/2025).
Forum yang dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta sejumlah pimpinan OPD strategis lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus, terutama terkait arah keberpihakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara untuk Tahun 2026.
Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah, Ismail Dukomalamo, secara tegas menyampaikan aspirasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar keberpihakan APBD Provinsi terhadap kabupaten/kota dipaparkan secara terbuka dan terukur.
“Keberpihakan APBD Provinsi terhadap kabupaten/kota harus dipaparkan secara jelas dalam forum evaluasi seperti ini, agar semua daerah mengetahui fokus pembangunan provinsi, termasuk untuk Kota Tidore Kepulauan,” ujar Ismail dalam sesi diskusi.
Ismail juga menyoroti belum jelasnya penanganan ruas jalan Payahe–Dehepodo yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan hingga kini belum mendapat penanganan maksimal.
“Sejak pergantian kepemimpinan gubernur hingga saat ini, status dan penanganan jalan Payahe–Dehepodo belum juga jelas. Padahal ruas jalan ini sangat vital bagi mobilitas dan konektivitas masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Selain itu, Ismail mengusulkan agar rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dapat dilaksanakan pada awal triwulan keempat, sehingga hasil evaluasi masih dapat diakomodir dalam APBD tahun berjalan maupun perencanaan tahun berikutnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyatakan sepakat dan menyetujui usulan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Ke depan, rapat evaluasi akan diagendakan pada awal triwulan keempat agar masih ada ruang untuk penyesuaian dalam APBD,” ujar Sherly.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa pada APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, alokasi anggaran untuk Kota Tidore Kepulauan akan difokuskan pada penanganan ruas jalan Payahe–Dehepodo.
“Untuk Tahun 2026, kami sepakat memfokuskan alokasi anggaran Provinsi bagi Kota Tidore Kepulauan pada pembangunan dan perbaikan jalan Payahe–Dehepodo,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan informasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 yang turut berdampak pada keuangan daerah, termasuk Kota Tidore Kepulauan.
“DBH yang masuk pada Tahun 2025 sebesar Rp195 miliar. Sesuai komitmen, dana tersebut dibagi kepada 10 kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp18 miliar. Sebanyak Rp10 miliar telah ditransfer dan sisa Rp8 miliar akan ditransfer dalam minggu ini, serta akan ada tambahan Rp10 miliar pada Desember sebagai bagian dari alokasi Tahun 2026,” jelas Sherly.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Tidore.
