TIDORE – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersiap melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV. Langkah ini diambil menyusul rendahnya kinerja sejumlah pejabat serta minimnya inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengungkapkan bahwa proses evaluasi saat ini sedang ditangani oleh BKPSDM dan ditargetkan rampung paling lambat 5 Desember 2025.
“Evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD kini sedang diproses secara administrasi oleh BKPSDM, dan dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 5 Desember,” ujar Wali Kota saat ditemui di ruang rapatnya, Selasa (2/12/25).
Ia menegaskan, evaluasi dilakukan bukan berdasar like and dislike, tetapi murni atas dasar kinerja, kedisiplinan, dan komitmen terhadap pakta integritas yang ditandatangani saat pelantikan. Karena itu, pejabat yang tidak mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan dipertahankan.
Wali Kota mengingatkan bahwa pencapaian PAD minimal harus mencapai 70–80 persen dari target. Namun hingga kini, sebagian besar OPD masih berada di bawah capaian tersebut.
“Saya akan pakai kacamata kuda. Tidak ada lagi soal perasaan, tapi komitmen pada perjanjian jabatan. Lagipula jabatan ini bukan warisan yang harus dipertahankan mati-matian,” tegasnya.
Menurutnya, banyak pejabat yang akan diganti karena rendahnya serapan anggaran tahun 2025, serta kurangnya kedisiplinan mengikuti agenda resmi pemerintah dan DPRD.
“Banyak pejabat tidak hadir di agenda resmi, tetapi menandatangani daftar hadir melalui perwakilan. Ini perilaku yang tidak baik bagi ASN dan pasti saya evaluasi,” kata Wali Kota.
Untuk pejabat eselon II, pergantian hanya akan dilakukan melalui asesmen pada jabatan yang saat ini kosong, seperti Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan BPKAD Kota Tidore. Sementara jabatan lainnya akan mengalami pergeseran tanpa asesmen.
“Saya minta dukungan semua pihak. Saya tidak ingin di masa pemerintahan saya dan Pak Ahmad Laiman, para pejabat hanya bersantai tanpa rasa tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat,” tandasnya.(*)
