TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan waktu dua bulan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melengkapi fasilitas yang belum memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi aspek kelayakan pelayanan.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo saat memimpin inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Tidore Kepulauan di Desa Aketobololo, Kecamatan Oba Tengah, dan Desa Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kamis 12 November 2026.
Ismail mengatakan, inspeksi tersebut bertujuan melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh SPPG di Kota Tidore Kepulauan agar pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat itu dapat berjalan optimal tanpa kendala di lapangan.
Menurut dia, penilaian tidak hanya mencakup kebersihan bahan makanan dan kondisi dapur, tetapi juga kelayakan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta lingkungan di sekitar tempat pengolahan makanan.
“Kami akan terus memastikan SPPG di wilayah Kota Tidore memiliki kelayakan, baik dari segi infrastruktur maupun aspek lainnya. Penilaian ini bukan hanya menyangkut kebersihan bahan makanan, tetapi juga kondisi lingkungan sekitar dapur yang harus memenuhi kriteria,” kata Ismail.
Ia menjelaskan, kegiatan inspeksi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas instruksi Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan terhadap SPPG guna memastikan fasilitas yang tersedia telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tim menemukan sejumlah fasilitas pendukung yang masih perlu dibenahi agar memenuhi ketentuan BGN.
Ismail menegaskan, setiap pengelola SPPG wajib melengkapi fasilitas yang belum sesuai standar dalam waktu dua bulan. Apabila hingga batas waktu tersebut persyaratan belum dipenuhi, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan menyampaikan rekomendasi kepada Kantor Wilayah BGN untuk melakukan peninjauan kembali terhadap operasional SPPG bersangkutan.
“Dalam inspeksi hari ini, masih terdapat sejumlah hal yang harus dibenahi terkait standar yang telah ditetapkan BGN. Karena itu, setiap SPPG wajib melengkapi fasilitas yang belum memenuhi ketentuan. Jika dalam dua bulan ke depan belum dipenuhi, kami akan memberikan rekomendasi kepada kantor wilayah BGN untuk meninjau kembali operasional SPPG tersebut,” ujarnya.
Selain kelengkapan fasilitas, Ismail menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapur dan kualitas air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan.
Menurut dia, kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin makanan yang disiapkan untuk penerima manfaat program MBG aman dan layak dikonsumsi.
Ia menambahkan, secara umum kondisi kebersihan dapur MBG yang diperiksa di Kota Tidore Kepulauan dinilai baik. Namun, sejumlah fasilitas pendukung masih memerlukan pembenahan agar seluruh persyaratan yang ditetapkan BGN dapat dipenuhi.
Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penilaian dan penginputan data kesesuaian SPPG.
Dalam inspeksi tersebut, Ismail didampingi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudy Ipaenin, serta Tim Satgas MBG Kota Tidore Kepulauan.
Tim melakukan pemeriksaan terhadap dua dapur MBG, yakni SPPG Aketobololo di Kecamatan Oba Tengah dan SPPG Guraping di Kecamatan Oba Utara.






