SOFIFI – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si, memimpin pelaksanaan Apel Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang dilaksanakan secara serentak mulai dari tingkat Mabes Polri hingga seluruh jajaran Polda di Indonesia, Rabu (5/11/2025).
Sebelum membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolda Maluku Utara terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap peralatan dan personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan amanat Kapolri yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menghadapi potensi bencana alam.
“Apel ini merupakan bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel serta sarana dan prasarana (sarpras) dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan kesiapsiagaan seluruh personel dan stakeholder terkait agar dapat bertindak secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana,” ujar Kapolda dalam amanatnya.
Kapolda menjelaskan bahwa bencana alam merupakan tantangan global yang dihadapi banyak negara. Berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) tahun 2025, lebih dari 124 juta jiwa terdampak bencana alam setiap tahunnya.
Indonesia sendiri termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, mengingat letak geografisnya yang berada di kawasan “Ring of Fire” atau Cincin Api Dunia.
Kondisi ini menyebabkan berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung.
Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa menurut data BMKG, fenomena La Nina diprediksi mulai terjadi pada November 2025 dan berlangsung hingga Februari 2026 dengan kategori lemah. Meski demikian, seluruh elemen bangsa diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menyiapkan diri secara optimal agar mampu memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat,” tegas Kapolda.
Kapolda juga mengutip arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya, termasuk ancaman badai dan bencana alam.
Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Kapolda Maluku Utara menekankan pentingnya deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana, pemberian informasi serta imbauan kamtibmas kepada masyarakat, memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan simulasi tanggap darurat bencana secara rutin.
Selain itu, kecepatan dan ketepatan dalam merespons bencana juga menjadi prioritas, disertai dengan pelaksanaan tugas kemanusiaan secara empatik, humanis, dan profesional.
Kapolda turut menggarisbawahi pentingnya menjalankan seluruh prosedur penanggulangan bencana secara tepat, serta meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait.
Dalam arahannya, Kapolda Maluku Utara juga menjelaskan tiga tahapan penting dalam penanganan bencana, yakni pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana, dilakukan pemetaan wilayah rawan, pembuatan sistem alarm bencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta edukasi masyarakat di wilayah rentan.
Sementara pada tahap tanggap darurat, masyarakat diimbau untuk menyelamatkan diri dan orang lain dengan tenang, menjauh dari pusat bencana, serta melindungi diri dari benda berbahaya. Sedangkan pada tahap pasca bencana, dilakukan penyediaan bantuan darurat, evaluasi kerusakan, pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemantauan lanjutan.
“Melalui sinergisitas dan kolaborasi yang terintegrasi, kita akan mampu meminimalkan dampak bencana dan memastikan negara hadir melindungi rakyatnya dalam setiap situasi,” tutup Kapolda Maluku Utara.
