TIDORE — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna memperkuat langkah penanganan darurat pascagempa bumi dan potensi tsunami di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
Rakor yang digelar di ruang VIP Pemda Bandara Sultan Babullah, Ternate, Minggu (5/4/2026) itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk mencermati dampak bencana gempa yang terjadi pada Kamis (2/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto, Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat Kolonel Herry Setiono, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, serta perwakilan kabupaten/kota terdampak.
Usai rakor, Ahmad Laiman mengatakan pertemuan tersebut memberikan arahan teknis terkait langkah penanganan darurat, termasuk penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Dalam rakor ini kami mendapatkan arahan dari BNPB dan instansi terkait mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk kepatuhan terhadap SOP serta pentingnya sinergi antar pihak agar penanganan pascabencana berjalan lancar,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan dampak bencana. Hal itu juga ditekankan Wakil Gubernur Maluku Utara yang meminta seluruh daerah dan instansi terkait terus memperkuat komunikasi dan kerja sama.
“Koordinasi dan gotong royong menjadi inti dalam penanganan kemanusiaan. Ini juga merupakan karakter pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana,” katanya.
Terkait kerugian material, Ahmad Laiman menyebut akan dilakukan evaluasi dan asesmen lanjutan untuk memperoleh data yang lebih akurat sebagai dasar penanganan.
Selain itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga didorong untuk menetapkan status darurat bencana sebagai landasan dalam mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor pada tahap penanganan berikutnya.(*)
